Advertisement
Gerindra Ungkap Ide Bentuk Koalisi Besar 8 Parpol Tanpa PDIP, Ini Tujuannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasco mengungkapkan ada ide untuk membentuk koalisi besar yang terdiri dari delapan partai politik (parpol) parlemen, tanpa PDI Perjuangan (PDIP).
Dasco menjelaskan, delapan parpol yang dimaksud merupakan yang kompak menolak penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.
Advertisement
Mereka adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Artinya, hanya PDIP parpol parlemen yang tak ikut di dalamnya.
"Ini kan masalah berkaitan dengan proporsional terbuka dan tertutup kan. Ada delapan partai yang menginginkan proporsional terbuka. Lalu kemudian ada ide tadi, bagaimana kalau delapan ini membentuk suatu koalisi permanen bersama di dalam menghadapi pileg dan pilpres," ujar Dasco saat ditemui di Sekber Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).
Dia menjelaskan, ide tersebut muncul dalam pertemuan antara elite Gerindra, PKB, dan NasDem di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB pada Kamis (26/1/2023).
BACA JUGA: Ketua KPU: Bekas Napi Boleh Nyaleg dan Nyalon Bupati Setelah 5 Tahun Bebas
Dasco merasa tak ada yang salah dengan ide tersebut. Bahkan, dia mengharapkan koalisi besar delapan parpol parlemen itu dapat terwujud.
"Itu menurut saya kan sah-sah saja, sepanjang dari delapan partai ini kan mau semua kan begitu. Kita berdoa, mudah-mudahan," ujar wakil ketua DPR itu.
Lebih lanjut, Dasco berpendapat dalam politik, banyak yang tak terduga bisa terjadi. Dia menegaskan, politik sangat dinamis.
"Bahwa kemudian nanti terjadi hal yang di luar direncanakan, ya itu namanya politik," jelasnya.
Sebelumnya, delapan parpol itu kompak menyatakan sikap untuk menolak penerapan sistem pemilu tertutup. Bahkan delapan petinggi parpol itu sampai bertemu pada awal Januari lalu.
Memang saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang mendalami perkara nomor nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilu.
Dalam perkara itu, para penggugat yang salah satunya kader PDIP, meminta agar sistem pemilu yang awalnya proporsional terbuka diganti menjadi proporsional tertutup.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Naik Signifikan, Leptospirosis di Bantul Capai 160 Kasus Per Juli 2025
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Infrastruktur Vital Gaza di Ambang Kehancuran
- BCA UMKM Fest 2025 Kembali Digelar, Catat Tanggalnya
- KPK Sebut Debitur LPEI Terindikasi Fraud Ada 15 Perusahaan
- Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mensos Gandeng PPATK
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
Advertisement
Advertisement