Advertisement
Pengamat Nilai PDIP Semakin Dekat dengan Koalisi Prabowo, Ini Buktinya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Indikasi kuat bergabungnya PDI Perjuangan (PDIP) dalam koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dinilai semakin terlihat.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan indikasi itu terlihat lewat dinamika politik terakhir, termasuk wacana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekanoputri dengan Prabowo Subianto.
Advertisement
"Kompromi-kompromi strategis yang ujungnya bisa jadi nanti PDIP masuk koalisi Prabowo-Gibran," ucap Ujang, Minggu (3/10/2024).
Ujang mengemukakan masuknya PDIP dalam kabinet Prabowo merupakan kompromi paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. PDIP meski gagal dalam Pilpres 2024 lalu, tetapi statusnya tetap sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2024. PDIP juga fraksi terbesar di DPR untuk periode 2024-2029.
"Ya, saya sih melihatnya everybody happy ya, partai-partai happy, koalisi KIM Plus happy dengan PDIP," tutur Ujang.
Ujang berpendapat bahwa kompromi antara PDIP dan partai pendukung Prabowo tampak dari penunjukkan Puan sebagai Ketua DPR dan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR yang nyaris tanpa pertentangan. Hal ini merupakan suatu tradisi yang di luar kebiasaan ketika terjadi transisi politik.
BACA JUGA: Tiga Kader PDIP Masuk Bursa Menteri di Kabinet Prabowo, DPR Siapkan Tambahan Kursi Komisi
Sebagai catatan pada transisi kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi), misalnya, sempat terjadi pembelahan di parlemen.
Koalisi Merah Putih, pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang kalah dalam Pilpres 2014, bersekutu untuk menjegal pimpinan parlmen jatuh ke PDIP. Alhasil PDIP tidak kebagian kursi pimpinan DPR kendati statusnya sebagai pemenang Pemilu pada tahun 2014 lalu. "[Saat ini] Tidak ada riak-riak, tidak ada perdebatan, tidak ada kritik-kritik, sehingga pelantikan ketua DPR dan MPR berjalan mulus,” ucap dia.
"Dan ketika pelantikan mbak Puan yaitu berjalan aman, damai, lancar, menjadi ketua DPR, tidak ada revisi undang-undang MD3, maka di situlah saya berkeyakinan PDIP akan masuk pemerintahan Prabowo-Gibran.”
Adapun, Ujang mengatakan bahwa kompromi dan power sharing tersebut tidak dilarang dalam politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jokowi Minta TNI Kawal Transisi Pemerintahan dan Pilkada Serentak 2024
- Sukseskan HUT TNI ke-79 di Monas, BMKG Modifikasi Cuaca Jakarta, Banten, dan Jabar
- Perang di Lebanon, Ayatollah Ali Khamenei Tegaskan Iran Tak Akan Mundur Lawan Israel
- Hindari Judi Online, Pemerintah Sediakan Hotline untuk Warga Konsultasi
- Sri Mulyani Ungkap Ada Pemerintah Daerah Manipulasi Data Inflasi
Advertisement
Rayakan HUT Ke-15, FK UKDW Adakan Donor Darah dan Gelar Wicara
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hadiri Nusantara TNI Fun Run, Jokowi Bersama Ibu Negara Bertolak ke IKN
- Makin Brutal, Tentara Israel Beri Peringatan Bakal Serang Penduduk Kamp Pengungsi Bureij dan Nuseirat di Gaza
- KPK Kawal Proses Pembangunan Pengolahan Sampah RDF Senilai Rp1,3 Triliun
- Awas! Jebakan Pinjol Ilegal Saat Daya Beli Turun
- Update Korupsi Gas Negara, KPK Dalami Proses Transaksi Jual-Beli Gas PGN dan IAE
- Golkar Targetkan Kemenangan 65 Persen di Pilkada Wilayah Jateng
- PBB dan WHO Didesak Menyelamatkan Layanan Kesehatan di Lebanon
Advertisement
Advertisement