Advertisement
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Beasiswa pendidikan - ilustrasi - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah diminta memastikan pemerataan anggaran pendidikan, baik melalui realokasi anggaran maupun dukungan program. Hal ini diutarakan Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.
Dia mencontohkan upaya yang bisa dilakukan bisa berupa mengurangi sejumlah porsi anggaran kedinasan untuk dialihkan ke pendidikan formal.
Advertisement
Sebab, lanjutnya, anggaran kedinasan tercatat mencapai Rp104,5 triliun per tahun atau sebesar 39 persen dari anggaran pendidikan di APBN dengan jumlah 13.000 orang penerima.
Sementara anggaran pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi sebesar Rp91,2 trilun per tahun atau 22 persen dari dana alokasi APBN dengan jumlah 62 juta siswa.
Dia juga mendorong pemerataan pembangunan sarana pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, dan penguatan kapasitas guru.
Anggota Komisi XI ini berpendapat pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi tantangan, di mana masih banyak sekolah rusak, ruang kelas tidak layak, dan keterbatasan fasilitas di berbagai daerah. Akses pendidikan pun masih mengalami kesenjangan yang menimbulkan ketimpangan mutu antardaerah dan kelompok sosial.
Di sisi lain, lanjutnya, guru di daerah terpencil mengalami keterlambatan gaji, kurangnya pelatihan, bahkan ketidakpastian status kerja.
“Kesejahteraan dan kapasitas guru adalah kunci pendidikan bermutu. Jika guru terus dikesampingkan, kita tidak akan pernah mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas,” ujar dia, Sabtu (5/7/2025).
BACA JUGA: Biji Chia Superfood yang Kini Populer, Kenali Manfaatnya untuk Kesehatan
Mekeng menyoroti Indonesia tengah menghadapi bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Kondisi ini perlu dioptimalkan untuk menjadi peluang emas agar tidak menjadi bencana akibat pendidikan yang diterima generasi muda tidak merata.
Sebagai catatan, alokasi anggaran pendidikan dari APBN terus meningkat, di mana anggaran tahun 2020 tercatat sebesar Rp542,82 triliun, sementara anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp724,2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sukabumi Diguncang Dua Kali Gempa Magnitudo 4 dan 2,3 Dini Hari Ini
Erupsi Lewotobi Ganggu Penerbangan di Bandara Komodo
Prabowo Targetkan 73 Persen Sekolah Miliki Smart TV di Tahun Pertama
KAI Ingatkan Bahaya Lempar Kereta, Bisa Kena Sanksi Pidana
Advertisement
PDIP Tegas Pecat Wahyudin Moridu karena Ucapan Kontroversial
Imunisasi Anak Belum Optimal, IDAI Dorong Edukasi Diperluas
Kasus Kuota Haji, KPK Tegaskan Tak Ada Intervensi
Bandara Besar di Eropa Kena Serangan Siber, Timbulkan Kekacauan
Makan Bergizi Gratis, SPPG Polri Semarang Tuntas 98,5 Persen
Advertisement
Kawasan Industri dan Wisata Diwajibkan Kelola Sampah Mandiri
Dugaan Korupsi Kuota Haji, KPK: Tidak Menargetkan Ormas Tertentu
UNESCO-Mafindo Latih 25 Guru tentang Literasi Media dan Informasi
Dana MBG yang Tidak Terserap Dialihkan ke Program Lain Langkah Tepat
2 Prajurit TNI Segera Disidangkan Terbuka di Kasus Penculikan Kacab Bank
Advertisement
Ribut dengan Istri, Suami di Jakarta Timur Bakar Rumah
Berita Pilihan
- Sukabumi Diguncang Dua Kali Gempa Magnitudo 4 dan 2,3 Dini Hari Ini
- KAI Ingatkan Bahaya Lempar Kereta, Bisa Kena Sanksi Pidana
- Bandara Besar di Eropa Kena Serangan Siber, Timbulkan Kekacauan
- Kawasan Industri dan Wisata Diwajibkan Kelola Sampah Mandiri
- Dana MBG yang Tidak Terserap Dialihkan ke Program Lain Langkah Tepat
Advertisement
Advertisement
Wisata ke Hanoi Vietnam Paduan Sejarah dan Budaya, Ini Rekomendasinya
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Jogja Solo Berangkat dari Stasiun Tugu, 20 September 2025
- Jalur Trans Jogja ke Malioboro dan Lokasi Wisata Lainnya, 20 September 2025
- Ledakan Truk di Meksiko Tewaskan 25 Orang
- Masjid di Sudan Diserang Dron, 70 Orang Tewas
- TNI Angkatan Darat Pamerkan Alutsista Modern di Monas
- Serikat Buruh Italia Mogok Kerja Nasional untuk Dukung Palestina
- Kepala Daerah Diminta Tegas Tertibkan TPS Sampah Ilegal
Advertisement
Advertisement
