Advertisement
Jokowi Minta Pembatasan Berskala Mikro, Begini Tanggapan Wagub DKI
Wagub DKI Ahmad Riza Patria - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta agar daerah melakukan pembatasan sosial berskala mikro, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi bahwa tak ada perbedaan dengan apa yang sedang dilakukan di DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI sepakat dengan arahan untuk PSBM. "Banyak RW sudah bikin kampung siaga, jadi itu kan seperti mikro, dibatasi akses masuk ke wilayah. Ada portal-portal itu kan seperti berskala mikro," kata Riza, Minggu (4/10/2020).
Advertisement
Riza menyebutkan sejak awal Jakarta sudah membuat kampung siaga di 700-an RW. Di sana dibuat gugus tugas, pembuatan petugas menjaga portal, patroli agar tidak ada kerumunan, ada pendataan, pemberian vitamin, dan bantuan sosial.
BACA JUGA : Jokowi: Pembatasan Aktivitas Skala Mikro Lebih Efektif
"Jadi ini istilah berbeda, di daerah-daerah lain juga beda-beda tapi semua punya tujuan yang sama. Pusat memberikan kebebasan daerah untuk memberikan istilah selama tujuannya sama mengurangi dan membatasi dan menghentikan penyebaran [Virus Corona]," imbuhnya.
Menurutnya, tiap daerah bisa menindaklanjuti arahan Presiden dan Pemerintah Pusat dengan beragam modifikasi dan sebutan.
Lebih lanjut, DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian, bisnis, dan perdagangan Indonesia menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi makin tertekan. Namun, Riza menegaskan bahwa Pemerintah Pusat tetap memberikan dukungan kepada keputusan Pemprov DKI Jakarta dan tak ada yang menyalahi aturan.
"Di DKI Jakarta kan aturan Kemenkes baru 10 April untuk melakukan PSBB. Untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak kami sudah sejak Maret sudah membagikan bantuan sosial dan respons pemerintah baik sehingga ikut memberikan bantuan dari tadinya hanya 1,1 juta jadi 2,45 juta paket sembako untuk semua KK," imbuhnya.
BACA JUGA : Disebut Sejalan dengan Pusat Soal Covid-19, Moeldoko Puji
Artinya, kata Riza, Pemerintah baik Provinsi maupun Pusat merespons kesulitan ekonomi dengan memberikan bantuan.
"Untuk tahun depan pun sudah kami siapkan anggarannya. Jadi DKI Jakarta dan pusat berkoordinasi semua berbagi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai episentrum [perekonomian] kita harus menjaga pertumbuhannya dan berterima kasih sudah dapat dukungan dari Pemerintah Pusat," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
- Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Januari 2026
- Pandji Dijadwalkan Jalani Peradilan Adat Toraja 10 Februari 2026
Advertisement
Perkelahian Malam di Imogiri Bantul, Dua Pemuda Luka Kena Sajam
Advertisement
Siap-Siap Long Weekend! Libur Awal Ramadan Jatuh pada 18-20 Februari
Advertisement
Berita Populer
- BPJS Kesehatan Disiapkan Suntikan Rp20 Triliun dari APBN
- 32 Kasus Tukar Guling Tanah Kalurahan-Kasultanan di Sleman Rampung
- BWF Ubah Wajah World Tour 20272030, Jumlah Turnamen Jadi 36 Ajang
- Kapal Pengungsi Karam di Libya Barat, 53 Orang Tewas dan Hilang
- Energi Rusia Picu Konflik, Hungaria Sebut Ukraina Ancaman
- PSSI Didenda AFC Rp235 Juta, Arya Tegaskan Tak Ajukan Banding
- Peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi Divonis 7,5 Tahun
Advertisement
Advertisement



