BGN Prioritaskan Dapur MBG di Daerah dengan Angka Stunting Tinggi
BGN memprioritaskan pembangunan dan aktivasi dapur MBG di daerah dengan angka stunting tinggi. SPPG juga wajib mengantongi SLHS paling lambat 10 Agustus 2026.
Epidemiolog Sarankan Jokowi Ambil Opsi Lockdown, Ini Alasannya
Warga menyeberang jalan saat jam pulang kerja di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (24/6/2021). Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro dibandingkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali atau lockdown (karantina wilayah) salah satunya karena pertimbangan faktor ekonomi./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah belum mengambil langkah ketat meski kasus positif Covid-19 yang terus melonjak.
Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman menyarankan untuk segera lockdown. “Saya tulis saran ini, lockdown sebelum terlambat. Negara wajib melindungi rakyat baik kesejahteraan, kesehatannya, dan jiwanya,” kata Dicky melalui akun Twitternya, dikutip Selasa (29/6/2021).
Menurutnya, keputusan yang cepat, tepat, kuat akan menyelamatkan banyak nyawa dan menjaga juga memulihkan ekonomi sosial politik.
“Makin dini makin kecil dampaknya. Maret 2020 saya usulkan hal yang serupa,” tulisnya lebih lanjut.
BACA JUGA: Hari Ini 850 Warga DIY Dilaporkan Positif Covid-19
Atas banyaknya desakan melakukan lockdown, pemerintah dikabarkan juga akan segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.
Adapun, skenario pembatasan darurat akan mirip Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satunya, masih mengizinkan perjalanan luar daerah, namun dengan syarat sudah divaksin dan PCR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Share
Bhekti Suryani
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
