Energi Rusia Picu Konflik, Hungaria Sebut Ukraina Ancaman

Harianjogja.com, JOGJA—Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban secara terbuka melabeli Ukraina sebagai musuh setelah tekanan Kyiv agar Budapest menghentikan impor energi Rusia dinilai mengancam stabilitas ekonomi nasional. Pernyataan keras ini menandai eskalasi serius hubungan kedua negara di tengah perdebatan energi Uni Eropa.

Dalam kampanye politik di Kota Szombathely akhir pekan lalu, Orban menegaskan bahwa kebijakan energi yang dipaksakan tersebut berpotensi menaikkan tajam biaya hidup masyarakat Hungaria. Ia menyebut tekanan Ukraina bukan sekadar perbedaan pandangan politik, melainkan telah berubah menjadi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesejahteraan domestik.

“Orang-orang Ukraina harus menghentikan tuntutan konstan mereka di Brussels untuk memutuskan Hungaria dari energi Rusia yang murah,” ujar Orban sebagaimana dikutip dari Russia Today.

Ia memperingatkan bahwa pemutusan pasokan energi secara paksa akan membawa bencana finansial bagi warga Hungaria dan memperburuk stabilitas ekonomi nasional.

Orban menegaskan selama Kyiv terus mendorong kebijakan tersebut, Hungaria akan memandang Ukraina sebagai pihak yang bermusuhan. Pernyataan ini sekaligus memperjelas jarak politik Budapest dengan Kyiv di tengah konflik regional yang belum mereda.

Selain isu energi, Orban kembali menyuarakan penolakan keras terhadap rencana Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Ia menilai perluasan tersebut berisiko menyeret Uni Eropa ke konflik berkepanjangan serta memperbesar potensi benturan langsung antara NATO dan Rusia.

Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Hungaria secara resmi mengajukan gugatan hukum terhadap Uni Eropa pada Senin (9/2/2026). Gugatan ini ditujukan pada kebijakan pelarangan energi Rusia yang dinilai Orban sebagai bentuk “bunuh diri ekonomi” bagi negara-negara anggota.

Meski Dewan Eropa telah menyusun peta jalan untuk mengakhiri ketergantungan energi Rusia pada 2027, Hungaria memilih mempertahankan jalur kebijakan sendiri. Budapest menegaskan prioritasnya adalah stabilitas domestik dan jalur diplomasi, bukan keterlibatan militer atau sanksi yang memperberat beban rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News