Drone Jatuh di Kaesong, Korea Selatan Gerebek 18 Lokasi

Harianjogja.com, JOGJA—Otoritas Korea Selatan menggerebek 18 lokasi strategis pada Selasa (10/2/2026) seusai insiden drone pengintai yang ditembak jatuh Korea Utara di Kaesong.

Langkah ini menandai penyelidikan serius terhadap dugaan keterlibatan unsur militer dan intelijen Seoul dalam misi ilegal yang memicu ketegangan antar-Korea.

AFP melaporkan, penggerebekan dilakukan di sejumlah fasilitas sensitif, termasuk Komando Intelijen Pertahanan dan Badan Intelijen Nasional (NIS), untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur oleh aparat sendiri.

Aparat keamanan Korea Selatan menyisir total 18 lokasi yang diduga berkaitan dengan pengoperasian drone pengintai yang jatuh di wilayah Kaesong, Korea Utara, pada Januari 2026. Penyelidikan ini menyasar dugaan keterlibatan tiga tentara aktif dan satu staf NIS yang disebut menjalankan misi tanpa otorisasi resmi pemerintah.

Ketegangan meningkat seusai Pyongyang menuduh drone tersebut lepas landas dari wilayah Paju atau Incheon dan menyusup hingga delapan kilometer ke wilayah udara Korea Utara dengan membawa kamera pengawas canggih. Meski sempat membantah keterlibatan resmi, Pemerintah Seoul kini mengalihkan fokus pada investigasi internal untuk memastikan tidak ada tindakan provokatif di luar kendali negara.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, yang menjabat seusai periode transisi politik penuh gejolak, menegaskan komitmen pemerintahannya menjaga stabilitas kawasan. Ia menyebut penggunaan drone pengintai di wilayah sensitif sebagai tindakan berbahaya yang dapat berfungsi layaknya “peluru” pemicu perang terbuka.

Seusai mempertimbangkan dampak diplomatik, Lee bahkan sempat membuka opsi permohonan maaf resmi kepada Pyongyang. Namun, rencana tersebut dibayangi risiko politik domestik, termasuk tudingan sebagai pemimpin yang “pro-Korea Utara”.

Menteri Unifikasi Korea Selatan kemudian memperluas dugaan dengan menyeret kelompok loyalis mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Pemerintah menduga ada unsur kesengajaan dari faksi tersebut—yang tersingkir seusai Yoon dimakzulkan pascainsiden darurat militer—untuk menciptakan instabilitas melalui provokasi lintas batas.

Di sisi lain, Korea Utara terus menuntut klarifikasi dan permintaan maaf resmi atas pelanggaran kedaulatan udaranya. Lee Jae Myung menegaskan pemerintahannya akan menindak tegas segala bentuk provokasi yang tidak terkoordinasi demi mencegah eskalasi konflik.

Seusai rangkaian penggerebekan ini selesai, publik Korea Selatan menanti hasil penyelidikan polisi militer guna mengungkap aktor intelektual di balik misi drone yang nyaris menyeret dua negara ke ambang konfrontasi bersenjata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News