Advertisement
KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Suap Proyek
Wartawan mengambil gambar pintu samping ruangan kantor sementara Bupati Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Bappeda Muara Enim, Sumatera Selatan, Selasa (3/9/2019) dini hari. - Antara Foto.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus suap terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Diduga suap itu terkait dengan 16 proyek peningkatan pembangunan jalan di Kabupaten Muara Enim. "Setelah melakukan pemeriksaan awal sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, dalam batas waktu 24 jam maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9/2019).
Advertisement
KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu sebagai pemberi Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari.
Sedangkan sebagai penerima, yakni Bupati Muara Enim Ahmad Yani (AYN) dan Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar (EM).
BACA JUGA
Adapun pasal yang disangkakan sebagai pihak pemberi Robi Okta Fahlefi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan sebagai pihak penerima, Ahmad Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus tersebut, KPK juga mengamankan uang 35 ribu dolar AS yang diduga sebagai bagian dari fee 10% yang diterima Ahmad Yani dari Robi Okta,
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Trafik Tol Bakauheni-Terbanggi Besar Naik 27 Persen Jelang Nataru
Pengungsi Banjir Aceh Tamiang Butuh Kelambu dan Selimut
Kemendiktisaintek Wajibkan Mata Kuliah Koperasi
Mentan Dukung Bongkar 72 Ton Bawang Bombay Ilegal di Jatim
Advertisement
BMKG Peringatkan Hujan Lebat Nataru di Jawa hingga NTT
Menkeu Purbaya Dorong Permintaan untuk Cegah Gelombang PHK
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi di Pesisir Selatan Indonesia
Aniaya Caon Istri, Brigadir YAAS Dipecat Tidak Hormat
Sampah Pascabanjir Aceh Timur Tembus 1.200 Ton per Hari
Advertisement
KY Usulkan Syarat Calon Hakim Agung Diperketat Demi Integritas
Diserahkan ke Sardjito, Ambulans BRI Perkuat Operasional RS KEI Solo
Kasus Ijazah Palsu, DPR Minta KPU Evaluasi Verifikasi Calon
Mabes Polri Larang Pesta Kembang Api Tahun Baru, Ini Alasannya
Sidang Korupsi Chromebook Nadiem Makarim Kembali Ditunda
Advertisement
AHY Minta Investigasi Tuntas Kecelakaan Bus Tol Krapyak
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
9 Desa Wisata Pilihan untuk Liburan Akhir Tahun di Indonesia
Advertisement
Berita Populer
- Jalan Kaki atau Pakai Mobil, Malioboro Padat Merayap Wisatawan
- Buruh Jogja Nilai Formula UMP-UMK 2026 Tidak Berkeadilan
- Gisel Akui Tantangan Akting Berhijab di Film Modual Nekad
- UAD Salurkan Bantuan untuk Mahasiswa Terdampak Banjir Sumatera
- Efek WFA, Jasa Marga Prediksi Puncak Arus Nataru Mundur
- Upah Minimum Naik, Industri Tekstil Waspadai PHK dan Otomatisasi
- Pameran Salam dan Bahagia Satukan Seniman Lintas Generasi di Jogja
Advertisement
Advertisement
