Pemkab Bireuen Bangun 1.000 Huntap Korban Banjir dan Longsor

Harianjogja.com, BIREUEN—Pemerintah Kabupaten Bireuen, Aceh, mulai membangun 1.000 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.

Pembangunan huntap tahap awal tersebut dipusatkan di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli, dengan pendanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Program ini menjadi langkah strategis Pemkab Bireuen untuk memastikan warga terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

Pemkab Bireuen mencatat sebanyak 3.629 unit rumah masuk kategori rusak berat atau hilang akibat bencana. Seluruh data calon penerima telah diverifikasi secara by name by address, sehingga pembangunan hunian tetap dapat dilakukan secara tepat sasaran dan transparan.

"Pada tahap pertama, sebanyak 1.000 unit rumah mulai dibangun yang dipusatkan di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli," kata Asisten II Setdakab Bireuen Mawardi dalam rapat bersama secara virtual, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Mawardi di depan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dalam rapat virtual bersama 18 bupati/wali kota se-Aceh yang terdampak bencana, di Posko Penanganan Bencana Pemerintah Aceh, Banda Aceh.

Mawardi menjelaskan, pembangunan 1.000 unit huntap ini merupakan langkah awal dari rencana besar pemulihan pascabencana di Kabupaten Bireuen. Adapun sumber dana pembangunan 1.000 unit huntap tersebut berasal dari BNPB.

"Peletakan batu pertama tahap awal dilakukan tadi pagi di Gampong Balee Panah. Rencananya, total 1.000 unit ini akan tersebar di sejumlah titik di wilayah Bireuen," ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Pemkab Bireuen, kata dia, terdapat 3.629 unit usulan rumah yang masuk dalam kategori rusak berat atau hilang. Semua data tersebut telah diverifikasi secara ketat berdasarkan nama dan alamat (by name by address).

Terkait kendala lahan yang kerap menjadi hambatan dalam pembangunan huntap, lanjut Mawardi, pihaknya memastikan bahwa sebagian besar calon penerima manfaat sudah memiliki legalitas tanah yang jelas.

"Dari total data yang ada, sebanyak 2.000 unit rumah sudah memiliki kepemilikan sertifikat sah berdasarkan data by name by address. Hal ini memudahkan proses percepatan pembangunan agar warga terdampak bisa segera menempati hunian yang layak," kata Mawardi.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi langkah cepat Pemkab Bireuen yang telah memulai tahap pertama pembangunan hunian tetap tersebut.

Ia menekankan pentingnya pemilihan lokasi yang telah melalui kajian mitigasi bencana agar permukiman baru tersebut tidak lagi berada di jalur rawan longsor atau bantaran sungai yang berisiko tinggi.

Ia berharap pembangunan 1.000 unit huntap di Bireuen bukan sekadar proyek fisik, melainkan solusi jangka panjang untuk menjamin keselamatan warga terdampak bencana banjir dan longsor.

"Pembangunan ini harus berbasis mitigasi. Saya meminta agar standar keamanannya benar-benar diprioritaskan. Kita bangun sekali, tetapi manfaatnya untuk selamanya," kata dia.

"Untuk yang belum memiliki sertifikat, saya instruksikan instansi terkait untuk mendampingi warga agar proses legalitas lahannya cepat selesai," ujarnya.