Pemulihan 2,3 Juta UMKM Terdampak Banjir Dimulai 9 Januari

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah memastikan tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi lebih dari 2,3 juta UMKM terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai dilaksanakan pada 9 Januari 2026.

Langkah awal pemulihan dilakukan dengan mengaktifkan kembali pasar rakyat serta membersihkan warung dan toko yang terdampak banjir. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong kembali perputaran ekonomi masyarakat.

Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, tercatat sebanyak 2.304.297 UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Pemerintah menyiapkan delapan Klinik UMKM Bangkit sebagai pusat pendampingan dan pemulihan usaha.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan langkah awal pemulihan dilakukan melalui aktivasi pasar serta pembersihan warung dan toko di wilayah terdampak.

“Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujarnya saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu, dikutip dari keterangan kementerian.

Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, terdapat 2.304.297 UMKM terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.

Upaya pemulihan akan difasilitasi melalui delapan Klinik UMKM Bangkit yang disiapkan di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.

Maman menambahkan lebih dari 200.000 UMKM yang tercatat sebagai debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan mendapat relaksasi kredit sesuai hasil pemetaan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR.

Pemulihan ekonomi juga dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat dengan dukungan 1.132 personel Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara.

Ia menegaskan Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan pemetaan menyeluruh agar program pemulihan berjalan komprehensif di tiga provinsi tersebut.

Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa program pemberdayaan masyarakat terdampak bencana akan dijalankan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga.

Kelompok kerja tersebut melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta sejumlah lembaga terkait lainnya.

Ia menyebut seluruh program ini akan bersinergi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Muhaimin menegaskan pemerintah juga melibatkan masyarakat setempat melalui program padat karya. “Keterlibatan masyarakat diharapkan memberikan manfaat berupa cash for work sehingga mereka tidak hanya terlibat dalam proses pemulihan, tetapi juga mendapatkan penghasilan,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan pemulihan UMKM menjadi kunci kebangkitan ekonomi pascabencana, mengingat sektor usaha mikro dan kecil merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan nasional.