Cerai Dikabulkan, Hak Asuh Anak Ridwan Kamil ke Atalia

Harianjogja.com, BANDUNG—Gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil dikabulkan Pengadilan Agama Kota Bandung dengan kesepakatan hak asuh anak berada di bawah pengasuhan ibu.

Putusan tersebut dibacakan secara elektronik dan tidak dipublikasikan secara terbuka. Hakim mengabulkan gugatan cerai dengan merujuk pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Proses persidangan dinyatakan telah berjalan sesuai hukum acara peradilan agama. Meski demikian, putusan belum berkekuatan hukum tetap karena masih tersedia waktu pengajuan banding selama 14 hari.

Humas Pengadilan Agama Kota Bandung Ikhwan Sopyan mengatakan kesepakatan hak asuh tersebut telah disetujui kedua belah pihak dalam proses persidangan.

"Intinya ya untuk anak disepakati oleh kedua belah pihak yang bernama Zara ke ibunya," kata Ikhwan di Bandung, Rabu.

Ikhwan menjelaskan pembahasan mengenai hak asuh anak telah dilakukan dalam sidang mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak sebelum putusan dijatuhkan.

Ia menuturkan putusan perkara gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil dibacakan secara elektronik atau e-court.

“Perkara ini didaftarkan secara e-court, sehingga pemeriksaan sampai dengan putusannya dilakukan secara elektronik. Gugatan yang diajukan oleh Atalia kepada Ridwan Kamil pada pokoknya dikabulkan, namun putusan tidak dipublikasikan secara umum,” ujarnya.

Menurut dia, salinan putusan hanya dapat diambil oleh penggugat dan tergugat. Proses persidangan juga dilakukan secara tertutup karena menyangkut perkara privat, sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan agama. “Jalannya persidangan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku,” katanya.

Ia menambahkan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena masih terdapat waktu 14 hari bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding apabila keberatan terhadap putusan majelis hakim.

Terkait dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan cerai, Ikhwan menyebutkan putusan merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebelumnya, Atalia Praratya dan Ridwan Kamil melalui kuasa hukum masing-masing telah menjalani proses mediasi dan menyatakan sepakat untuk berpisah secara baik-baik.

Kasus perceraian Ridwan Kamil dan Atalia Praratya menjadi perhatian publik sekaligus menegaskan mekanisme hukum keluarga Islam dalam penyelesaian perkara rumah tangga figur publik.