BGN Setop Sementara 10 Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Januari 2026

Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah munculnya sejumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pertengahan Januari 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk memastikan keamanan pangan dan kepatuhan terhadap standar layanan gizi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa insiden keracunan MBG dipicu oleh ketidakpatuhan pengelola SPPG terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sejak awal program berjalan.

Secara keseluruhan, hingga pertengahan Januari 2026, terdapat 10 dapur SPPG yang operasionalnya dihentikan sementara karena terindikasi terlibat dalam kasus keracunan tersebut.

Dadan mencontohkan salah satu kejadian yang menjadi perhatian serius terjadi di Mojokerto. Kasus tersebut, kata dia, berkaitan langsung dengan kualitas bahan baku makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

“Utamanya karena SPPG tidak menepati, tidak mematuhi SOP secara benar [sehingga terjadi keracunan MBG]. Dan terutama yang di Mojokerto itu karena kualitas bahan baku, dan saya kira itu karena pemilihan bahan baku yang tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan,” kata Dadan saat ditemui seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Sebagai tindak lanjut, BGN tidak hanya menghentikan sementara operasional dapur SPPG yang terlibat, tetapi juga menahan pencairan insentif kepada pengelola hingga dilakukan perbaikan menyeluruh dan kepatuhan terhadap SOP dapat dipastikan.

“Untuk seluruh SPPG yang mengalami kejadian, setop operasi. Dan bahkan kalau kita menemukan ada pelanggaran yang fatal, kita setop agak lama. Dan juga tidak kami berikan insentif sampai dia memperbaiki diri,” ungkapnya.

Kebijakan tersebut dinilai penting mengingat sebelumnya BGN menargetkan tidak adanya kasus keracunan atau zero accident dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Dadan mengakui masih terjadinya kasus keracunan menjadi catatan serius bagi lembaganya, meskipun tren insiden keamanan pangan pada program MBG telah menunjukkan penurunan sejak akhir 2025. Hingga Desember 2025, jumlah kasus tersisa 12 kejadian, dan BGN sempat berharap tidak ada lagi insiden memasuki awal Januari 2026. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran SOP yang berujung pada kasus keracunan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara