Polri Bakal Dapat Anggaran dari APBN Senilai Rp145,6 Triliun

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran untuk Polri senilai Rp145,6 triliun dalam RAPBN 2026 di tengah sorotan tajam terhadap kinerja polisi dalam penanganan demonstrasi.

Sekadar informasi, pada Kamis (27/8/2025) malam, beredar video mobil rantis yang diduga dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver Ojol Gojek.

BACA JUGA: Ribuan Massa dan Ojol Kepung Mako Brimob Kwintang

Warga setempat dan para pendemo kemudian mengejar mobil rantis ini hingga sampai ke markas Brimob. Kebrutalan aparat ini bagi pendemo merupakan pelanggaran HAM bagi warga yang melakukan demo.

Usai Affan Kurniawan meninggal dunia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara dan meminta maaf atas peristiwa terlindasnya pengemudi ojol oleh rantis Brimob tersebut.

Dia mengatakan saat ini pihaknya bakal melakukan evaluasi dan melakukan tindakan terhadap pengemudi rantis Brimob tersebut melalui Divpropam Polri.

"Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya," ujar Sigit kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Besarnya Anggaran Polri

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkap anggaran keamanan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp179,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan anggaran keamanan itu mencakup Polri, BNN serta lembaga terkait keamanan lainnya untuk RAPBN 2026.

"Untuk ketertiban dan keamanan Polri, BNN dan lain-lain itu anggarannya Rp179 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan nota keuangan tahun anggaran 2026 pada Jumat (15/8/2025).

Bendahara negara itu juga menyampaikan anggaran biaya ini mencakup untuk pengamanan wilayah perbatasan, pencegahan terorisme hingga tindak pidana perdagangan orang alias TPPO.

"Untuk pengamanan wilayah perbatasan, pencegahan terorisme, kejahatan, penyelundupan tindak pidana human trafficking dan lain-lain," pungkas Sri Mulyani.

Adapun, berdasarkan buku nota keuangan 2026, khusus Polri saja negara telah menganggarkan total Rp145 triliun untuk RAPBN TA 2026. Rencana alokasi anggaran ini naik dibandingkan outlook tahun 2025 yang rencananya dialokasikan sebesar Rp138,5 triliun.

Adapun kalau merunut data tersebut, belanja Polri tahun 2026 diarahkan untuk program profesionalisme SDM Polri sebesar Rp1,2 triliun; program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp3,6 triliun; program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp52,7 triliun.

Selanjutnya, anggaran paling jumbo Polri terdapat dari program dukungan manajemen senilai Rp73 triliun. Sementara sisanya dialokasikan untuk program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp14,9 triliun.
Kepercayaan Publik Rendah

Dalam catatan Bisnis, meski akan memperoleh anggaran jumbo, lembaga survei Indikator Politik Indonesia membeberkan kepercayaan publik terhadap polri tergolong rendah.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia periode 17-20 Mei 2025 terhadap 1.286 responden dengan perkiraan margin of error 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Founder lembaga Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa 85,7 persen rakyat Indonesia lebih percaya kepada TNI dibandingkan Polri yang hanya meraih 72,2 persen kepercayaan publik.

Rinciannya, kata Burhanuddin, sebanyak 61,8 persen publik cukup percaya dan 23,9 persen sangat percaya kepada TNI. Namun, masih ada 12,3 persen masyarakat yang tidak percaya terhadap TNI.

Sementara itu, untuk institusi Bhayangkara, Burhanuddin mengungkapkan hanya ada 13,3 persen rakyat yang sangat percaya terhadap Polri, 58,9 cukup percaya kepada Polri. Namun masih ada 22 persen yang tidak percaya kepada Polri.

"Untuk responden yang tidak menjawab atau tidak tahu, Polri ada 5,1 persen dan TNI 3,8 persen," tuturnya di Jakarta, Selasa (27/5).

Burhanuddin juga mengemukakan generasi yang paling banyak tidak percaya terhadap Polri adalah generasi milenial sebanyak 25,2 persen dari total 35 persen generasi milenial yang disurvei Indikator Politik Indonesia.

"Sementara untuk TNI tidak dipercaya oleh 15,2 persen generasi baby boomers+," kata Burhanuddin.

Kendati demikian, Burhanuddin menyebut bahwa mayoritas masyarakat kini masih dominan percaya terhadap kedua lembaga negara tersebut. "Tentu saja ini menjadi modal penting bagi para penyelenggara negara," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis