Uji Coba Zero ODOL Dimulai 27 Januari 2026, Kemenhub Andalkan Digital

Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersiap memulai fase awal penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) dengan menggelar uji coba terbatas penegakan hukum mulai 27 Januari 2026. Kebijakan Zero ODOL ini menjadi langkah transisi menuju sistem pengawasan angkutan barang berbasis teknologi yang ditargetkan berlaku penuh secara nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menjelaskan bahwa uji coba terbatas pengawasan dan penegakan hukum (gakkum) pelanggaran Zero ODOL akan berlangsung selama lebih dari empat bulan, yakni pada periode 27 Januari hingga 31 Mei 2026, dan diterapkan pada sejumlah ruas jalan strategis.

“Kami akan melakukan uji coba terbatas di beberapa titik, termasuk ruas jalan tol yang telah terpasang sistem Weigh in Motion [WIM],” ujar Aan dalam keterangan resmi, Kamis (22/1/2026).

Seiring pelaksanaan uji coba Zero ODOL ini, Kemenhub juga meminta dukungan operator jalan tol, termasuk PT Jasa Marga, terutama dalam proses penyempurnaan integrasi data. Hal tersebut diperlukan karena pengawasan dan penindakan turut dilakukan di ruas tol yang berada di bawah pengelolaan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Aan menegaskan, skema penegakan hukum yang diuji coba tidak lagi mengandalkan metode konvensional, melainkan dijalankan secara otomatis berbasis teknologi digital. Sistem tersebut mengombinasikan WIM dan Radio Frequency Identification (RFID) yang terpasang di ruas jalan tol, serta terhubung langsung dengan basis data kendaraan milik Kemenhub seperti BLU-e, SPIONAM, dan e-manifest.

Namun demikian, Kemenhub masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kelengkapan data kendaraan. Saat ini, basis data yang tersedia baru mencakup sekitar 35% kendaraan angkutan barang, sementara penerapan penegakan hukum berbasis teknologi Zero ODOL membutuhkan database yang jauh lebih komprehensif.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Kemenhub tengah mengupayakan integrasi data dengan Korlantas Polri yang dinilai memiliki data kendaraan lebih lengkap. Proses integrasi ini menjadi krusial, terutama ketika identitas kendaraan tidak ditemukan dalam sistem BLU-e milik Kemenhub.

Aan menjelaskan, apabila nantinya sistem telah terintegrasi penuh dengan data Korlantas Polri, maka ketika terjadi pelanggaran Zero ODOL dan data kendaraan tidak tersedia di BLU-e, sistem akan secara otomatis mengirim permintaan data ke ERI-Regident Korlantas Polri. Selanjutnya, identitas kendaraan akan diverifikasi dan data pelanggaran yang telah tervalidasi akan diteruskan ke sistem ETLE Korlantas Polri.

Setelah fase uji coba terbatas rampung, Kemenhub berencana menggelar uji coba serentak penegakan hukum Zero ODOL di seluruh Indonesia mulai Juni 2026. Adapun penerapan penegakan hukum secara penuh dan resmi dijadwalkan mulai 1 Januari 2027.

“Tanggal 1 Januari 2027 baru kita lakukan penegakan hukum yang sesungguhnya,” tegas Aan.

Dalam tahap uji coba ini, mekanisme penegakan hukum dilakukan melalui pemberian surat peringatan kepada pemilik kendaraan maupun pemilik barang agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Selain berfungsi sebagai uji sistem, kebijakan ini juga menjadi sarana sosialisasi kepada pengusaha angkutan barang, pemilik barang, hingga para pengemudi terkait implementasi Zero ODOL.

Rencananya, uji coba gakkum Zero ODOL secara terbatas akan dilaksanakan di lima lokasi. Lokasi tersebut meliputi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kalapa dan UPPKB Kertapati di Sumatra Selatan, UPPKB Balonggandu di Jawa Barat, kawasan industri tertentu, serta ruas jalan tol milik BUJT yang telah dilengkapi sistem WIM, yang seluruhnya terhubung dalam skema pengawasan berbasis teknologi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia