Indonesia Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump

Harianjogja.com, JAKARTA—Dinamika diplomasi internasional terkait konflik Palestina terus bergerak, dengan sejumlah negara mulai membangun poros baru untuk mempercepat stabilitas di Jalur Gaza. Dalam arus tersebut, Indonesia memutuskan bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna mendukung upaya perdamaian di Palestina.

Keputusan ini tertuang dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dan para menlu dari tujuh negara lain, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, yang diunggah Kementerian Luar Negeri RI melalui media sosial pada Kamis (22/1/2026).

"Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara-negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian," sebut pernyataan itu.

Pemerintah dari delapan negara tersebut, termasuk Indonesia, akan segera menandatangani dokumen keikutsertaan sesuai prosedur hukum nasional masing-masing.

Mereka menyatakan dukungan terhadap upaya perdamaian yang diinisiasi Trump dan akan mendorong Dewan Perdamaian memainkan peran sebagai "otoritas sementara" di Jalur Gaza, Palestina.

Inisiatif itu telah tercantum dalam Rencana Komprehensif Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Langkah delapan negara tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya perdamaian yang adil di Jalur Gaza. Dalam pernyataan bersama itu, mereka juga menegaskan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara berdaulat sesuai hukum internasional.

"Dengan demikian, terbukalah jalan bagi terwujudnya keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut," sebut pernyataan bersama itu.

Pekan lalu, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian yang melibatkan sejumlah tokoh, termasuk utusan khususnya, Steve Witkoff, serta menantunya, Jared Kushner. Lembaga ini diberi mandat untuk mengawasi mobilisasi sumber daya internasional bagi Gaza.

Namun, inisiatif tersebut memicu beragam respons dari komunitas internasional. Sejumlah negara Eropa menyatakan kekhawatiran bahwa langkah ini berpotensi menggeser peran sentral PBB dalam menangani konflik global, di tengah harapan negara-negara pendukung agar Dewan Perdamaian Gaza dapat mempercepat stabilitas kawasan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara