Pantau Rekening Pejabat Pajak, Menkeu Perketat Bersih-Bersih DJP

Harianjogja.com, JOGJA—Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas dalam memperkuat integritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu upaya yang ditempuh adalah pengawasan ketat terhadap rekening pejabat pajak guna mendeteksi potensi ketidakwajaran aset yang mengindikasikan praktik korupsi.

Purbaya menegaskan, pemantauan tersebut tidak hanya bergantung pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kementerian Keuangan menggunakan data pembanding dari berbagai sumber lain yang bersifat rahasia untuk memverifikasi kecocokan profil keuangan para pejabat DJP.

“Itu rahasia, di luar LHKPN. LHKPN kita cek masuk akal atau tidak, lalu dibandingkan dengan data perbankan dari tahun ke tahun. Jadi pejabat kami tidak bisa sembunyi lagi dari pengawasan,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Sebagai bendahara negara, Purbaya mengakui pegawai dengan latar belakang keuangan umumnya memiliki kemampuan tinggi dalam mengelola arus kas pribadi. Kondisi tersebut kerap membuat saldo tabungan tampak normal saat dilakukan pemeriksaan awal.

Meski demikian, ia mengingatkan agar jajarannya tidak meremehkan sistem pengawasan internal. Menurutnya, pengawasan tidak hanya bersumber dari laporan tabungan, melainkan juga dari berbagai kanal informasi lain yang mampu menelusuri pergerakan dana secara lebih mendalam.

“Namanya orang keuangan, sudah jago memanage saldo di tabungan. Tapi, jangan Anda anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain. Jadi yang penting Anda bersih, lurus, harusnya tidak ada masalah,” tegasnya.

Terkait cakupan pemeriksaan, Purbaya menyebut pengawasan aset menjangkau seluruh jenjang pejabat. Saat ini, pemantauan intensif dilakukan hingga tingkat Eselon III. Adapun pejabat Eselon I dinilai memiliki profil keuangan yang relatif stabil berdasarkan hasil evaluasi sementara.

Selain pengawasan aset, Purbaya juga mengeluarkan instruksi keras kepada para Kepala Kantor dan pejabat fungsional di lingkungan DJP. Ia meminta agar pegawai pajak tidak gentar menghadapi wajib pajak yang mencoba menawar kewajiban dengan membawa dukungan atau backing dari pihak berpengaruh.

Menurutnya, jabatan di Direktorat Jenderal Pajak merupakan amanah besar yang berpengaruh langsung terhadap kondisi fiskal negara. Apabila integritas aparatur tergadaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan institusi, tetapi juga seluruh masyarakat.

“Kalau ada yang nawar-nawar, bawa backing, kasih tahu saya, kita beresin ramai-ramai. Jabatan Saudara bukan hadiah, tapi amanah. Kalau fiskal kondisinya berantakan, maka kepentingan kita akan berantakan juga,” tuturnya.

Sebagai penyeimbang dari ketatnya pengawasan, Purbaya menyampaikan komitmen untuk terus memikirkan peningkatan kesejahteraan pegawai bersama Sekretaris Jenderal dan jajaran Kementerian Keuangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan ketenangan kerja, sekaligus mencegah godaan tindakan yang merugikan institusi dan negara.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia