Advertisement
Bersepakat, NU dan Muhammadiyah Menolak Politik Identitas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sepakat menolak politik identitas dalam Pemilu 2024.
Para pimpinan ormas Islam ini memandang politik identitas sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah kehidupan masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu poin dalam pertemuan dua pengurus ormas keagamaan terbesar di Indonesia di Kantor PBNU, Kamis (25/5/2024).
Advertisement
Menurut Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), politik identitas merupakan praktik politik yang hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas-identitas primordial.
"Atau mengutamakan identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional menyangkut hal-hal yang lebih visioner, tawaran-tawaran agenda yang bisa dipersandingkan antara satu kompetitor dengan lainnya," jelas Gus Yahya seperti dikutip dari laman resmi NU.
BACA JUGA: Ini Daftar Lokasi Pelanggaran Tanah Kas Desa di DIY, 6 untuk Perumahan
Menurut Gus Yahya, politik identitas hanya mengedepankan identitas kelompok-kelompok primordial sehingga menjadi berbahaya bagi integritas masyarakat secara keseluruhan. Sebab politik identitas mendorong perpecahan masyarakat.
"Maka saya sering katakan, kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam, bahkan tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Jadi kami nggak mau nanti ada kompetitor [mengatakan] 'pilih orang NU'. Kita enggak mau itu. Kalau mau bertarung harus dengan tawaran-tawaran yang rasional," ucap Gus Yahya.
Sikap senada disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir. "Karena menyandarkan primordial SARA, lalu sering terjadi politisiasi sentimen-sentimen atas nama agama, suku, ras, golongan, yang kemudian membawa pada polarisasi. Bahkan di tubuh setiap komunitas dan golongan, itu bisa terjadi," jelas Haedar.
Demokrasi Modern
Haedar menegaskan Muhammadiyah bersama NU telah selesai soal penolakan terhadap politik identitas. Ia mengajak seluruh kontestan politik menjalankan praktik politik yang rasional. "Mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif, rasional, dan yang ada di dalam koridor demokrasi yang modern," katanya.
Dalam pertemuan itu, PBNU dan PP Muhammadiyah juga sepakat untuk mengedepankan kepemimpinan moral dalam menghadapi Pemilu 2024. Haedar mengatakan kepemimpinan moral diharapkan dapat menjadikan Pemilu 2024 lebih bermartabat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com/NU Online
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Ini Komitmen Budiman Sudjatmiko
- Kementerian Agama di Bawah Presiden Prabowo Kini Tidak Lagi Mengelola Jemaah Haji
- Prabowo Lantik Tujuh Penasehat Khusus Presiden, Ada Wiranto, Luhut, Terawan hingga Dudung Abudrachman
- Berikut Tujuh Utusan Khusus Presiden yang Dilantik Prabowo, Hari Ini
- Profil Romo HR Muhammad Syafii, Politisi Gerindra yang Dilantik Menjadi Wakil Menteri Agama di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran
Advertisement
Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Gunungkidul Baru Mencapai 23%
Advertisement
Menengok Lagi Kisah Ribuan Prajurit Terakota Penjaga Makam Raja di Xian China
Advertisement
Berita Populer
- Profil Veronika Tan, Wamen PPPA di Kabinet Prabowo
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Kaji Ulang Kurikulum Merdeka, UN hingga PPDB
- Layangkan Surat ke PBB, Iran Tuding Amerika Serikat Terlibat Rencana Serangan Israel ke Negaranya
- Kemenkominfo Berubah Menjadi Kemenkomdigi, Meutya: Percepat Transformasi Digital
- Bantuan Kemanusiaan Masyarakat Indonesia untuk Palestina Tiba di Yordania
- Profil Romo HR Muhammad Syafii, Politisi Gerindra yang Dilantik Menjadi Wakil Menteri Agama di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran
- Hari Ini, Prabowo Melantik Utusan Khusus Presiden, hingga Staf Khusus Presiden, Berikut Nama-namanya
Advertisement
Advertisement