Advertisement
Pemerintah Blokir Ormas GRIB Jaya Milik Hercules, Ini Penjelasan Kementerian Hukum
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum telah memblokir ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GrRIB) Jaya milik Hercules di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Ketua Tim komunikasi Publik Ditjen AHU, Ali Nurdin menjelaskan pemblokiran itu tidak ada kaitannya dengan isu premanisme dan penangkapan sejumlah anggota ormas Grib Jaya di seluruh Indonesia oleh Polisi.
Advertisement
"Tidak ada kaitannya dengan isu itu," kata Ali dilansir Bisnis Indonesia, Selasa (3/6/2025).
Menurutnya, pemblokiran yang dilakukan Ditjen AHU terhadap ormas Grib Jaya lantaran ormas milik Hercules itu belum melengkapi syarat administratif berupa pencantuman nama beneficial ownership (BO) atau pemilik manfaat.
"Grib Jaya diblokir di SABH karena belum melaporkan nama pemilik manfaat [BO] organisasinya. Tetapi Grib Jaya memang sudah terdaftar di SABH," katanya.
Ali menjelaskan bahwa pelaporan pemilik manfaat itu sudah diterapkan sejak tahun 2018 lalu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
"Perpres ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan memastikan transparansi kepemilikan korporasi," ujarnya.
BACA JUGA: Pemerintah Persempit Luas Rumah Subsidi Jadi 25 Meter Persegi, Ini Respons Menteri Ara
Ali mengatakan Ditjen AHU bakal membuka pemblokiran ormas Grib Jaya lagi dari sistem SABH jika sudah melaporkan pemilik manfaat ormas Grib Jaya yang diajukan oleh notaris. "Banyak PT juga yang terblokir karena belum isi BO. Pengajuan buka blokirnya melalui notaris, nanti ada tahap verifikasi juga," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Erick Thohir Belum Bisa Sampaikan Terkait Diskon Tiket Whoosh
Kondisi Medan Tak Stabil, Pencarian Korban di Gunung Kuda Cirebon Dihentikan
Advertisement
Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Dinilai Melanggar Hukum dan HAM
Empat Korban yang Diduga Tertimbun di Gunung Kuda Cirebon Belum Ditemukan
Tahun Ajaran Baru Ada Jam Malam di Jawa Barat, Guru Dilarang Kasih PR
Tanah Longsor Tambang Gunung Kuda, Kisah yang Selamat dan Tinggal Nama
Advertisement
Hadirkan Internet Murah, Kementerian Komdigi Melelang Frekuensi 1,4 GHz
Sohibul Imam Jadi Ketua Majelis Syuro dan Muzammil Jadi Presiden PKS
Advertisement
Mantan Camat Gajahmungkur Semarang Ungkap Soal Setoran ke Polisi dan Kejaksaan
Berita Pilihan
- Kondisi Medan Tak Stabil, Pencarian Korban di Gunung Kuda Cirebon Dihentikan
- Main Proyek dan Salah Gunakan Wewenang, Dua Pejabat di Kementerian Pertanian Dipecat
- Empat Korban yang Diduga Tertimbun di Gunung Kuda Cirebon Belum Ditemukan
- Kedapatan Berjudi 13 Orang Dihukum Cambuk di Depan Umum oleh Kejaksaan Negeri Bireuen Aceh
- Tahun Ajaran Baru Ada Jam Malam di Jawa Barat, Guru Dilarang Kasih PR
Advertisement
Jelang Iduladha 2025, Harga Pangan di Gunungkidul Normal
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PPIH Tegaskan Jemaah Haji Tak Dikenakan Biaya Murur dan Safari Wukuf Lansia Khusus
- Wamen PU Diana Diperiksa Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Mantan Pejuang Timor Timur
- Kecelakaan Beruntun di Exit Toll Purwodadi Pasuruan, 2 Orang Tewas dan 6 Terluka
- Jemaah Calon Haji Diimbau Lakukan Pelemparan Jumrah di Mina Sesuai Jadwal
- Otoritas IKN: Kami Berkomitmen Hadirkan Sistem Kemudahan Berinvestasi
- Kasus Covid-19 Muncul Lagi! Kemenkes Siapkan Fasyankes Antisipasi Lonjakan
- PDIP Merespons Surat Usulan Pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI
Advertisement
Advertisement
