Omnibus Law Kesehatan Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR

Harianjogja.com, JAKARTA—Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan Omnibus Law disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI. Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-16, Selasa (14/2/2023). 

"Kami menanyakan apakah RUU Usul Inisiatif  Badan Legislasi DPR RI tentang Kesehatan dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI?," tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. 

"Setuju," ujar sejumlah anggota dewan yang hadir secara fisik. 

BACA JUGA : Dokter dan Perawat DIY Ikut Tolak Omnibus Law, Ini Alasannya

Adapun, keputusan tersebut mendapatkan penolakan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari total 9 fraksi, PKS menjadi satu-satunya fraksi yang secara tegas menyampaikan penolakan atas disahkannya RUU tentang Kesehatan sebagai usul inisiatif DPR.  

Menurut Anggota Komisi IX DPR Ansory Siregar, masih banyak kekosongan hukum yang belum diatur dalam RUU yang disusun dengan metode Omnibus Law ini.

Dia menilai, penyusunan RUU Kesehatan ini seharusnya dilakukan secara meluruh dan teliti agar meminimalisir timbulnya kontroversi. 

"Jangan sampai sebuah UU baru diundangkan sudah diuji MK atau tidak lama harus direvisi atau bahkan menimbulkan kontroversi seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," terang Ansory. 

Sementara itu, berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal DPR RI yang dibacakan oleh Dasco di awal pembukaan, rapat paripurna kali ini dihadiri oleh anggota dewan dari seluruh fraksi di DPR, yang terdiri dari 28 anggota yang hadir secara fisik serta 191 lainnya secara virtual. 

BACA JUGA : Anggota DPD RI Ungkap Dampak Aturan Turunan Omnibus 

"Daftar hadir pada permulaan rapat paripurna ini telah ditandatangani secara fisik oleh 28 orang, virtual 191 orang, dan izin 72 orang," terangnya. 

Sebelumnya, penyusunan RUU Kesehatan ini justru memperoleh dukungan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurutnya, RUU yang diusulkan oleh Baleg DPR ini telah sejalan dengan transformasi kesehatan di Indonesia. 

"Jalannya sendiri-sendiri, masing pemerintah daerah, dan itu sekarang akan kita intergrasikan dengan menyamakan program dan juga penganggarannya akan kita sinergikan," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Selasa (24/1/2023). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com