SPPG NU Diresmikan di Lombok, Dorong Gizi Santri dan Ekonomi Umat

Harianjogja.com, JAKARTA— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meresmikan 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nahdlatul Ulama yang dipusatkan di Pondok Pesantren Darul Quran Bengkel, Labuapi, Nusa Tenggara Barat. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pesantren sekaligus meningkatkan kualitas gizi santri.

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengatakan kehadiran SPPG di lingkungan pesantren bertujuan memperbaiki kualitas sumber daya manusia agar santri memiliki daya saing yang lebih baik.

“Program ini hadir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pesantren agar lahir generasi yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Peresmian SPPG di Lombok ini menjadi langkah keempat dalam rangkaian peluncuran SPPG oleh Tim Kerja Akselerasi PBNU (TKA-PBNU), setelah sebelumnya dilaksanakan di Cirebon, Jember, dan Batang.

Yahya—yang akrab disapa Gus Yahya—mengungkapkan kerja sama PBNU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) telah dimulai sejak peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama pada awal Februari lalu. Target pembangunan 1.000 titik SPPG di berbagai daerah ditegaskan sebagai bentuk komitmen nyata NU dalam mendukung program strategis pemerintah.

“Data menunjukkan banyak santri yang secara kuantitas sudah tercukupi, tetapi masih menghadapi persoalan kesehatan seperti anemia akibat asupan gizi yang belum seimbang,” ujarnya.

Ketua Tanfidziyah PWNU NTB, TGH. Masnun Tahir, menyampaikan kehadiran SPPG di Pondok Pesantren Darul Quran Bengkel merupakan kelanjutan dari nilai perjuangan Datuk Bengkel, Rais Syuriah pertama PWNU NTB. Menurutnya, sinergi NU dengan pemerintah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari khittah perjuangan organisasi.

Ia menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang selaras dengan visi besar PBNU dalam membangun kemandirian umat.

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti dampak ekonomi mikro yang muncul dari operasional dapur-dapur SPPG di pesantren. Menurutnya, model tersebut mampu membalik paradigma pembangunan dari hilir ke hulu.

“Penyerapan bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM lokal menciptakan jaminan pasar yang stabil. Pesantren bisa menjadi basis baru kekuatan ekonomi umat,” kata Iqbal.

Ia berharap keberadaan SPPG dapat berkembang ke arah kemandirian peternakan dan pertanian pesantren. Jika hal itu terwujud, kata dia, kekuatan ekonomi rakyat akan terbentuk secara masif dan berkelanjutan.

Apresiasi juga disampaikan BGN melalui Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II, Nurjaeni. Ia menyebut SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan halal dan aman bagi santri, tetapi juga diproyeksikan menjadi Center of Excellence atau pusat perubahan perilaku gizi.

Saat ini, tercatat 188 SPPG telah berdiri dan 205 lainnya masih dalam tahap persiapan. Sejumlah unit bahkan diharapkan dapat ditetapkan sebagai percontohan nasional dan menjadi rujukan bagi delegasi negara-negara ASEAN yang tertarik mempelajari implementasi program gizi di Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara