Advertisement
Dukung Revisi UU Desa, PDIP Usul Jabatan Kades 18 Tahun

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP mendukung jika UU Desa akan direvisi.
Pihaknya mengusulkan masa jabatan kepala desa (kades) 18 tahun selama dua periode. Artinya, masa jabatan seorang kades sembilan tahun dalam satu periode. Jadi, jika dibatasi dua periode, maka seorang kades menjabat selama 18 tahun.
Advertisement
Dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (28/1/2023), Hasto mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan usulan perubahan UU Desa terkait periodisasi masa jabatan kepala desa.
BACA JUGA : Masa Jabatan Kades Ditambah Jadi 9 Tahun, Pengamat
Dia menilai perdebatan tentang masa jabatan kepala desa itu disesuaikan, meskipun tanpa harus mengubahnya. "Masa jabatan kepala desa ini tiga periode kali 6 tahun, sehingga totalnya 18 tahun. PDIP tidak mengubah [masa jabatan 18 tahun]. Yang diubah adalah periodisasinya," kata Hasto.
"Masa jabatan tetap 18 tahun, tetapi menjadi dua kali, yakni 9 tahun (dua periode). Ini pun sekiranya disetujui," ucap Hasto kepada awak media usai usai acara Senam Sicita, Jalan Sehat PDIP, dan menanam pohon dalam program Jabar Bangkit Asik (Asri Sehat Resik Asri) di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Dijelaskan, berdasarkan kajian akademis yang dilakukan PDIP ditemukan pentingnya membangun stabilitas desa.
"Apalagi kepala desa dipilih secara langsung, yang kemudian menciptakan konflik di tingkat akar rumput. Maka stabilitas desa sangat penting.”
BACA JUGA : Tuntut Periodesasi Jabatan, Gaji Kepala Desa Lebih Tinggi
"Sehingga melalui kajian yang dalam. Ini bukan karena persoalan perpanjangan masa jabatan, tapi yang dilakukan oleh PDIP adalah penataan periodisasi. Totalnya tetap 18 tahun," tambah Hasto.
PDIP ingin menjadikan desa sebagai pusat kemajuan bangsa tertuang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II-2021 PDIP yang berlangsung pada 2022 mengangkat tema "Desa Maju, Indonesia Kuat dan Berdaulat".
"Gagasan secara ideologis desa sebagai pusat pemerintah paling bawah menunjukkan stabilitas politik desa, dan sebagai pusat kemajuan bangsa," tukasnya.
Dijelaskan, desa sebagai pusat kemajuan bagi setiap negara. Tidak ada negara maju tanpa kemajuan desa.
Tidak ada kemajuan suatu negara seperti Jerman, Prancis, China yang tidak dimulai dari desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement