Dukung Revisi UU Desa, PDIP Usul Jabatan Kades 18 Tahun

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP mendukung jika UU Desa akan direvisi.
Pihaknya mengusulkan masa jabatan kepala desa (kades) 18 tahun selama dua periode. Artinya, masa jabatan seorang kades sembilan tahun dalam satu periode. Jadi, jika dibatasi dua periode, maka seorang kades menjabat selama 18 tahun.
Dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (28/1/2023), Hasto mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan usulan perubahan UU Desa terkait periodisasi masa jabatan kepala desa.
BACA JUGA : Masa Jabatan Kades Ditambah Jadi 9 Tahun, Pengamat
Dia menilai perdebatan tentang masa jabatan kepala desa itu disesuaikan, meskipun tanpa harus mengubahnya. "Masa jabatan kepala desa ini tiga periode kali 6 tahun, sehingga totalnya 18 tahun. PDIP tidak mengubah [masa jabatan 18 tahun]. Yang diubah adalah periodisasinya," kata Hasto.
"Masa jabatan tetap 18 tahun, tetapi menjadi dua kali, yakni 9 tahun (dua periode). Ini pun sekiranya disetujui," ucap Hasto kepada awak media usai usai acara Senam Sicita, Jalan Sehat PDIP, dan menanam pohon dalam program Jabar Bangkit Asik (Asri Sehat Resik Asri) di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Dijelaskan, berdasarkan kajian akademis yang dilakukan PDIP ditemukan pentingnya membangun stabilitas desa.
"Apalagi kepala desa dipilih secara langsung, yang kemudian menciptakan konflik di tingkat akar rumput. Maka stabilitas desa sangat penting.”
BACA JUGA : Tuntut Periodesasi Jabatan, Gaji Kepala Desa Lebih Tinggi
"Sehingga melalui kajian yang dalam. Ini bukan karena persoalan perpanjangan masa jabatan, tapi yang dilakukan oleh PDIP adalah penataan periodisasi. Totalnya tetap 18 tahun," tambah Hasto.
PDIP ingin menjadikan desa sebagai pusat kemajuan bangsa tertuang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II-2021 PDIP yang berlangsung pada 2022 mengangkat tema "Desa Maju, Indonesia Kuat dan Berdaulat".
"Gagasan secara ideologis desa sebagai pusat pemerintah paling bawah menunjukkan stabilitas politik desa, dan sebagai pusat kemajuan bangsa," tukasnya.
Dijelaskan, desa sebagai pusat kemajuan bagi setiap negara. Tidak ada negara maju tanpa kemajuan desa.
Tidak ada kemajuan suatu negara seperti Jerman, Prancis, China yang tidak dimulai dari desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Cegah Kekerasan Jalanan, DPRD Bantul Pertimbangkan Aturan Jam Malam
Advertisement

Deretan Negara di Eropa yang Bisa Dikunjungi Bagi Pelancong Berduit Cekak
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Jogja Solo, Selasa 28 Maret 2023: Kereta Paling Pagi Pukul 05.20 WIB
- Menengok Impor Beras dari Era Sukarno hingga Jokowi
- Jadwal Kereta Bandara YIA Selasa 28 Maret 2023: Dari Stasiun Tugu Hanya 39 Menit
- Jadwal Bus DAMRI Jogja-Bandara YIA, Selasa 28 Maret 2023: Tiket Bisa Dibeli Online
- Prakiraan Cuaca DIY, Selasa 28 Maret 2023: Mayoritas Berawan, Sleman Hujan Sedang pada Siang Hari
- Bareskrim Sebut Akan Panggil Wamenkumham
- Ingin Bisnis Franchise? Lakukan Ini Jika Tidak Ingin Alami Kerugian
Advertisement