Hasil Survei: Mayoritas Publik Ingin Sejumlah Menteri Ini Diganti

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi sorotan publik berdasarkan hasil survei.
Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan sebanyak 52 persen responden menginginkan adanya pergantian menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi yang paling banyak dipilih responden untuk segera diganti.
Dari hasil survei IPO menunjukkan sebanyak 11 persen responden memilih sangat perlu adanya pergantian menteri, 41 persen memilih perlu, 36 persen memilih tidak perlu dan 12 persen memilih sangat tidak perlu.
"Mungkin tidak begitu dominan tetapi ada harapan publik bahwa reshuffle masih mungkin dilakukan di sisa jabatan presiden ini," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual bertajuk Menakar Kinerja Pemerintah dan Kepuasan Publik, Sabtu (26/2/2022).
Para responden kemudian dilemparkan pertanyaan "Mana yang menurut bapak/ibu paling mendesak untuk ditangani dengan baik oleh pemerintah?". Nama-nama menteri kemudian dibagi sesuai dengan bidangnya.
Seperti bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), sebanyak 62 persen responden memilih Menag Yaqut untuk direshuffle.
BACA JUGA: Corona Meluas, Camat Bantul Terbitkan Aturan Soal Hajatan
Menurut Dedi, angka tersebut bisa lebih tinggi apabila survei dilakukan setelah adanya polemik pengeras suara masjid yang sempat heboh di tengah masyakat beberapa hari ke belakang.
Sementara itu, di bidang ekonomi ada nama Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang dipilih 42 persen untuk segera diganti.
"Memang sejak konflik buruh termasuk juga UU Ciptaker, Ida Fauziyah sering di-mention sebagai menteri yang layak direshuffle," ujarnya.
Kemudian di bidang Polhukam, sebanyak 38 persen responden memilih Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk segera direshuffle. Setelahnya terdapat nama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang dipilih oleh 29 persen responden.
"Mestinya dapat dilihat apa yang diinginkan publik sesekali punya argumentasi rasional. Situasi kondisi kerja yang sulit, polemik yang sering digaungkan seperti Menag termasuk juga dengan kondisi hukum yang rendah. Bahkan termasuk Menko Polhukam Mahfud MD," ujar Dedi.
Survei dilakukan pada 15 hingga 22 Februari 2022. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden dari seluruh wilayah di Indonesia.
Pengambilan survei dilakukan menggunakan teknik pengambilan sample bertingkat atau multistage random sampling. Metode tersebut memiliki pengukuran kesalahan atau margin of error 2,90 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Besaran Pesangon Karyawan PHK dan Pensiun Sesuai UU Cipta Kerja
- Bacaan Niat Puasa Ramadan Dalam Versi Arab dan Latin
- Daftar 6 Bandara yang Beroperasi 24 Jam Selama Mudik Lebaran 2023
- Piala Lomba Dimintai Uang oleh Bea Cukai, Kemenkeu Minta Maaf
- Waspadalah! Ini Jam Rawan Tindak Kejahatan di Bulan Ramadan
Advertisement

Wow! Masjid Agung Bantul Sediakan Takjil 300 Porsi Tiap Hari selama Ramadan
Advertisement

Pesta Daging Iftar Ramadan di Horison Ultima Riss Malioboro Yogyakarta
Advertisement
Berita Populer
- Jam Kerja ASN Saat Bulan Puasa 2023
- Dibuka Segera, Ini Panduan Mengisi Biodata UTBK SNBT 2023
- Jokowi Perintahkan TNI dan Polri Terus Mengawal Pembangunan di Papua
- Produsen Penerima Subsidi Motor Listrik Kerek Harga, Siap-Siap Kena Sanksi
- Pria Lajang di China Habiskan Rp2,2 Juta per Hari Demi Hindari Teror Nikah
- Menlu Hongaria Sebut Konflik NATO dengan Rusia Bisa Mengarah ke Perang Dunia
- Gegara Istri Bergaya Hidup Mewah, Direktur Penyelidikan KPK Diperiksa Dewas
Advertisement