Advertisement
Terkait Isu Reshuffle Kabinet, Ini Penjelasan Mensesneg Prasetyo
Presiden Prabowo Subianto. - YouTube Sekretariat Presiden
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan hal itu bukanlah prioritas dalam waktu dekat.
"Pemerintah masih fokus menyelesaikan sejumlah persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi," kata Prasetyo, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (10/6/2025).
Advertisement
BACA JUGA: Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Begini Kata Istana
Dia menyebut seluruh spekulasi mengenai waktu pelaksanaan serta keterlibatan partai politik dalam koalisi pemerintah belum memiliki dasar yang jelas.
"Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, sampai hari ini belum ada (rencana reshuffle-red)," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Ia mengingatkan agar publik tidak berspekulasi berlebihan terkait waktu pergantian susunan kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan berbagai persoalan lintas sektor yang sedang dihadapi, seperti di bidang energi, kehutanan, lingkungan hidup, dan pariwisata.
Ia menekankan bahwa evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga terus dilakukan secara menyeluruh, namun reshuffle bukanlah prioritas dalam waktu dekat.
"Masih banyak masalah PR yang harus kita selesaikan. Jadi kita lebih fokus ke menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama daripada sekadar membahas reshuffle," tegasnya.
Terkait isu yang mengaitkan masuknya PDIP sebagai koalisi pemerintah berdasarkan pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, baru-baru ini, Prasetyo memastikan bahwa hal itu tidak masuk dalam pokok perbincangan mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pekan Depan, Polisi Periksa Dokter AY Tersangka Pelecehan Pasien
Rumah Mendiang Bing Slamet Bakal Dijadikan Museum
Pencabutan Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat Demi Lingkungan
Advertisement
Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan, Eks Direktur PPSJ Dituntut 5, 5 Tahun Penjara
Mensesneg Sebut Pertemua Megawati dan DascoTidak Bahas Reshuffle Kabinet
Salatiga Jadi Kota Paling Toleran di Indonesia Tahun 2024
Hakim PN Medan Vonis Mati Dua Kurir Sabu-sabu 29 Kilogram
Advertisement
Pegawai Kejati Jateng Jadi Calo Penerimaan CPNS Dituntut 2 Tahun Penjara
PT GAG Nikel di Raja Ampat Akan Diaudit Lingkungan
Istana Ungkap Alasan Cabut 4 IUP Perusahaan Tambang di Raja Ampat
KAI Jakarta Angkut 376.300 Orang Saat Libur Iduladha 2025
Advertisement
Korupsi DJKA: KPK Periksa 5 Orang dari ASN dan Swasta
Berita Pilihan
- Dedi Mulyadi Klaim Seluruh Tambang Ilegal di Jabar Bakal Tutup Agustus 2025
- Pekan Depan, Polisi Periksa Dokter AY Tersangka Pelecehan Pasien
- Komisi VII DPR RI Minta Kemenag Blacklist Biro dan Travel yang Berangkatkan Calon Haji Ilegal
- Hakim PN Medan Vonis Mati Dua Kurir Sabu-sabu 29 Kilogram
- Pegawai Kejati Jateng Jadi Calo Penerimaan CPNS Dituntut 2 Tahun Penjara
Advertisement
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim Buka Suara Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook
- Atasi Kerusuhan di Los Angeles dengan Kekuatan Militer, Gubenur California Gugat Presiden Trump
- Petugas Lapas Gagalkan Penyelundupan Sabu-sabu Menggunakan Drone
- Izin Tambang di Raja Ampat Bukan Sejak Era Presiden Jokowi, Prabowo Beri Perhatian Khusus
- Presiden Prabowo Cabut 4 Izin Usaha Pertambangan Nikel di Raja Ampat Papua
- KPK Periksa Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi di DJP Kemenkeu
- Daftar 4 Perusahaan Dicabut Izin Tambang dari Raja Ampat, Ini Bentuk Pelanggarannya
Advertisement
Advertisement
