Advertisement
Rapat dengan Sultan, Wapres Maruf Amin Minta Tingkatkan Tes Pelacakan Covid-19

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-- Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Provinsi DIY secara virtual, Rabu (28/7/2021).
Dalam kesempatan ini, Maruf Amin meminta seluruh kepala daerah bekerja lebih keras dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga kasus penularan menjadi landai.
"Selama ini kita masih fluktuatif, masih belum stabil melandai. Oleh karena itu, kita harus lebih keras lagi supaya terus bisa melandai. Sehingga nanti bisa dilakukan pelonggaran supaya lebih cepat, kehidupan kita bisa normal lagi," kata Wapres di Jakarta, Rabu.
Baca juga: BST Tidak Boleh Dipakai untuk Beli Rokok dan Pulsa
Advertisement
Penyesuaian kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 4 perlu sinergisme antara seluruh pemda dan pemerintah pusat.
"PPKM sekarang diperpanjang. Namanya bukan lagi PPKM Darurat, tetapi PPKM berdasarkan level," tambahnya.
Wapres juga berpesan kepada Sri Sultan dan jajaran Satgas COVID-19 Provinsi DIY untuk meningkatkan tes kepada masyarakat karena positivity rate di daerah tersebut masih tinggi. Berdasarkan data yang diterima, Wapres menyebutkan positivity rate di Provinsi DIY masih tinggi sebesar 41 persen.
"Saya minta agar tes ini sebanyak mungkin diupayakan berasal dari pelacakan kontak erat," tutur Wapres.
Sementara itu, Sri Sultan melaporkan data persebaran COVID-19 di DIY mengalami penurunan di tempat umum, seperti tempat belanja (38 persen), tempat wisata (29 persen), stasiun dan bandara (70 persen) serta tempat kerja (25 persen).
Baca juga: Cara Ini Cegah Penularan Covid-19 Saat Pesan Makanan Online
Namun kenaikan justru terjadi di sekitar lingkungan perumahan sehingga berpotensi menimbulkan klaster baru di tempat tinggal, kata Sri Sultan.
"Ini faktual, memang berpindah dari jalan masuk ke rumah. Tapi ternyata belum tentu tinggal di rumah, mungkin dari luar desa, masuk ke desa atau kongko bukan di rumah, berbincang ke rumah tetangganya," kata Sri Sultan.
Sri Sultan juga menjelaskan berbagai langkah pengetatan mobilitas masyarakat telah dilakukan dengan membentuk Gerakan Jaga Warga yang melibatkan masyarakat, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
"Kami mencoba berkoordinasi dengan lurah melalui kabupaten, mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kami bentuk namanya Jaga Warga," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement