Rapat dengan Sultan, Wapres Maruf Amin Minta Tingkatkan Tes Pelacakan Covid-19

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) secara virtual dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Rabu (28/7/2021). - Ist/Asdep KIP Setwapres)
29 Juli 2021 01:17 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA-- Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Provinsi DIY secara virtual, Rabu (28/7/2021).

Dalam kesempatan ini, Maruf Amin meminta seluruh kepala daerah bekerja lebih keras dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga kasus penularan menjadi landai.

"Selama ini kita masih fluktuatif, masih belum stabil melandai. Oleh karena itu, kita harus lebih keras lagi supaya terus bisa melandai. Sehingga nanti bisa dilakukan pelonggaran supaya lebih cepat, kehidupan kita bisa normal lagi," kata Wapres di Jakarta, Rabu.

Baca juga: BST Tidak Boleh Dipakai untuk Beli Rokok dan Pulsa

Penyesuaian kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menjadi PPKM Level 4 perlu sinergisme antara seluruh pemda dan pemerintah pusat.

"PPKM sekarang diperpanjang. Namanya bukan lagi PPKM Darurat, tetapi PPKM berdasarkan level," tambahnya.

Wapres juga berpesan kepada Sri Sultan dan jajaran Satgas COVID-19 Provinsi DIY untuk meningkatkan tes kepada masyarakat karena positivity rate di daerah tersebut masih tinggi. Berdasarkan data yang diterima, Wapres menyebutkan positivity rate di Provinsi DIY masih tinggi sebesar 41 persen.

"Saya minta agar tes ini sebanyak mungkin diupayakan berasal dari pelacakan kontak erat," tutur Wapres.

Sementara itu, Sri Sultan melaporkan data persebaran COVID-19 di DIY mengalami penurunan di tempat umum, seperti tempat belanja (38 persen), tempat wisata (29 persen), stasiun dan bandara (70 persen) serta tempat kerja (25 persen).

Baca juga: Cara Ini Cegah Penularan Covid-19 Saat Pesan Makanan Online

Namun kenaikan justru terjadi di sekitar lingkungan perumahan sehingga berpotensi menimbulkan klaster baru di tempat tinggal, kata Sri Sultan.

"Ini faktual, memang berpindah dari jalan masuk ke rumah. Tapi ternyata belum tentu tinggal di rumah, mungkin dari luar desa, masuk ke desa atau kongko bukan di rumah, berbincang ke rumah tetangganya," kata Sri Sultan.

Sri Sultan juga menjelaskan berbagai langkah pengetatan mobilitas masyarakat telah dilakukan dengan membentuk Gerakan Jaga Warga yang melibatkan masyarakat, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

"Kami mencoba berkoordinasi dengan lurah melalui kabupaten, mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kami bentuk namanya Jaga Warga," ujarnya.

Sumber : Antara