Advertisement
Di Jakarta, 103 Perusahaan Swasta Disegel karena Langgar PPKM Darurat
Rabu, 07 Juli 2021 - 20:07 WIB
Bhekti Suryani
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyegel kantor Ray White Indonesia, Selasa (6/7/2021) karena melanggar ketentuan PPKM Darurat. JIBI - Bisnis/Nancy Junita @aniesbaswedan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Polda Metro Jaya telah menyegel 103 perusahaan swasta yang terjaring Operasi Yustisi karena tidak mematuhi aturan PPKM Darurat di wilayah DKI Jakarta.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengemukakan bahwa 103 perusahaan itu telah ditindak dalam rangka Operasi Yustisi di DKI Jakarta. Operasi Yustisi itu, menurut Yusri, sudah dilakukan ke sejumlah perkantoran sejak Senin 5 Juli 2021-Selasa 6 Juli 2021.
"Total ada 103 perkantoran yang ditindak dalam Operasi Yustisi dan diberikan sanksi yaitu segel sementara," tuturnya, Rabu (7/7).
Yusri menjelaskan ratusan perusahaan itu ditindak sesuai peraturan daerah dalam PPKM Darurat di DKI Jakarta. Alasan Polda Metro Jaya menindak ratusan perusahaan itu, kata Yusri karena tetap mempekerjakan karyawannya di masa PPKM Darurat.
"Semuanya masih didalami apakah akan lanjut ke proses hukum atau tidak," katanya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka dalam kasus pelanggaran PPKM Darurat. Ketiga tersangka tersebut merupakan petinggi di perusahaan PT Dana Purna Investama dan PT Lona Market Indonesia.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan alasan tim penyidik Polda Metro Jaya menetapkan ketiganya jadi tersangka yaitu karena tetap menerapkan Work From Office (WFO) selama PPKM Darurat.
Padahal, menurut Yusri, seluruh pekerja non esesial dan kritikal harus bekerja dari rumah. "Dari sembilan yang kita amankan, dua ditetapkan tersangka atas nama RRK selaku Dirut dan AAF selaku HRD PT DPI ditambah lagi satu tersangka yaitu SD selaku CEO PT LMI," tuturnya, Rabu (7/7/2021).
Yusri mengungkapkan ketiga tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) Jo Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dengan ancaman hukuman pidana penjara badan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp100 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
News | 4 hours ago
Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
News | 4 hours ago
Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
News | 5 hours ago
Advertisement
BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
News | 20 hours ago
Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
News | 20 hours ago
Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
News | 21 hours ago
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
News | 21 hours ago
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
News | 1 day ago
Advertisement
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
News | 1 day ago
Advertisement
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Muncul Wacana Pilihan Lurah di Gunungkidul Tahun Depan Digelar Dua Kali
Gunungkidul
| Jum'at, 26 April 2024, 13:57 WIB
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Wisata
| Sabtu, 20 April 2024, 19:47 WIB
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement
Jaringan JIBI
© 2024 Harianjogja Digital Media. All rights reserved