40% Kapasitas RS untuk Pasien Covid

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy - Antara
30 Januari 2021 07:07 WIB Lugas Subarkah News Share :

JOGJA-Pemerintah akan memberikan sanksi bagi rumah sakit yang tidak menyediakan tempat tidur bagi pasien Covid-19 minimal 40%. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan rumah sakit agar menyediakan tempat tidur bagi pasien Covid-19 minimal 40%.

"Pak Menkes sudah buat edaran minimum 40 persen dari total alokasi bed yang ada di RS harus digunakan untuk pengobatan atau merawat pasien Covid-19. Ini tugasnya saya termasuk juga akan memantau apakah RS-RS mentaati atau tidak surat edaran itu," ujarnya saat mengunjungi RSUD Bung Karno Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (29/1/2021).

Menurut Muhadjir selama ini mayoritas RS termasuk RS negeri dan lembaga-lembaga pemerintah belum optimal dalam mengalokasikan tempat tidur untuk pasien Covid-19. Imbasnya banyak pasien Covid-19 yang tidak tertampung di RS.

Disinggung soal penuhnya kapasitas ruang isolasi RS akibat lonjakan kasus Covid-19, Muhadjir Effendy, mengingatkan agar daerah gencar melakukan 3T, yaitu tracing (melacak), testing (mengetes), dan treatment (perawatan).

Muhadjir juga menyampaikan upaya pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 melalui vaksinasi. Menurut dia, vaksinasi saat ini terus dilakukan secara bertahap bagi tenaga kesehatan. "Vaksinasi Covid-19 diutamakan nakes dulu. Ini bisa dilakukan secara per-institusi tapi juga dianjurkan dilakukan secara masal sehingga lebih cepat seperti yang sudah dilakukan di DIY dengan diikuti 3.500 nakes," ujarnya.

Setelah tenaga kesehatan, vaksinasi kemudian dilanjutkan terhadap aparat pelayanan pelayanan publik seperti TNI/Polri terutama yang bertugas mengamankan disiplin protokol kesehatan 3M. Para guru juga termasuk dalam rencana vaksinasi tersebut. Sedangkan vaksin untuk masyarakat umum, saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah. Masyarakat rencananya divaksinasi menggunakan vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma.

Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas RSUP Prof. Dr Sardjito, Banu Hermawan, mengatakan saat ini jumlah bed di rumah sakit bertambah menjadi 120 bed dari sebelumnya 56 bed untuk nonkritikal. Jumlah bed akan terus ditambah secara bertahap hingga mencapai 40% (300 bed) dari total keseluruhan tempat tidur. "Jumlah bed akan terus ditambah untuk memenuhi target dari Kemenkes," katanya.

Selain bed nonkritikal, RSUP Prof. Dr. Sardjito juga menambah bed kritikal dari sebelumnya 10 bed menjadi 28 bed. "Di ICU ada 28. Sebelumnya 10 bed di Ruang Gatotkaca. Saat ini Gatotkaca memiliki 23 bed. Selain itu empat bed di ruang Melati 5 dan di ruang ICU satu bed untuk khusus Covid-19," ujar Banu.

Data Tempat Tidur

Soal ketersediaan tempat tidur, Pemda DIY tengah mengaktifkan kembali Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Untuk sementara, masyarakat bisa mengakses data ketersediaan bed di Sistem Informasi Rawat Inap (Siranap). Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menuturkan untuk sementara data ketersediaan bed di SPGDT baru bisa diakses oleh kalangan tertentu. “Penyajian data bisa tiga kali dalam sehari. Di tahap awal hanya orang tertentu misalnya puskesmas kalau ada seseorang yang butuh bed nanti puskesmas bisa melihat SPGDT. Nanti pada saatnya dibuka untuk umum,” ujarnya, Jumat.

SPGDT merupakan sistem informasi dan pelayanan kepada pasien. Data di dalamnya diinput mulai dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan. SPGDT sebenarnya adalah aplikasi murni milik Pemda DIY beberapa tahun yang lalu, yang dipakai untuk transfer atau mengirim pasien dengan kondisi gawat darurat.

Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie, menjelaskan SPGDT meliputi pelayanan kesehatan mulai dari prarumah sakit sampai antarrumah sakit itu sendiri. “Berkaitan dengan bed yang masih penuh kami akan mencoba memasukkan SPGDT bersinergi dengan data rumah sakit online,” katanya.

Karena saat ini SPGDT belum bisa diakses umum, masyarakat bisa melihat data ketersediaan bed di Sisranap yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan. Setiap RS, kata dia, memiliki banyak sistem informasi. Siranap menjadi salah satu yang bisa diakses masyarakat. “Semua rumah sakit harusnya memasukkan [data],” ujarnya.

Meski demikian, tingkat akurasi data di Siranap juga bergantung pada kedisiplinan rumah sakit dalam menginput data. Ia mengakui ada juga rumah sakit yang tidak disiplin. Padahal, ketidakdisiplinan ini berpengaruh pula pada klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kepala Bagian Humas RSUD Panembahan Senopati Bantul, Siti Rahayuningsih mengklaim pembaruan data bed pasien di rumah sakit tempat dia bekerja tidak ada masalah alias lancar. Bahkan mulai pekan ini pembaruan bed dilakukan sehari tiga kali. “Sejak Senin kemarin sampai sekarang pembaruan data bed kami buat tiga sif, tiap sif delapan jam,” kata Siti.

Sebelumnya pembaruan data bed di rumah sakit milik Pemkab Bantul tersebut hanya satu sif atau satu hari sekali. Setelah terbarui data bed, kata Siti, akan langsung masuk di sitem Siranap RS di DIY, “Saat ini sudah sitem online sudah tekoneksi. Laporan ketersediaan bed tiap kali sif sudah ter-update dengan sendirinya,” ucap Siti.

Direktur RS Jogja, Ariyudi Yunita, mengaku tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan SPGDT maupun Siranap. "Tidak ada kesulitan. Kalau Siranap sudah lama. Kalau itu [Siranap] sudah langsung update," katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Joko Hastaryo, mengatakan updating data bed berhubungan erat dengan kesanggupan RS untuk menambah kapasitas ruang isolasi. "Dan belum semua melakukan update tersebut," ujar Joko.

Penambahan Pasien

Ahli epidemiologi UGM, Riris Andono Ahmad, menjelaskan total kasus positif di Indonesia yang melebihi satu juta kasus perlu direspons pemerintah dengan kebijakan yang lebih serius. “Bagaimana maknanya bagi pengendalian Covid-19. Apakah jumlah ini bisa memicu kebijakan yang lebih serius untuk menekan penularan atau tidak,” ujarnya, Jumat.

Saat ini kata dia, kurva pandemi di Indonesia sedang menanjak tinggi. Kurva ini sempat melandai, tetapi ketika mobilitas penduduk mulai dilonggarkan tingkat penularan pun terus meningkat hingga kini kapasitas rumah sakit tidak lagi mampu menampung semua pasien. Dalam kondisi seperti ini, pengendalian pandemi memerlukan kebijakan yang tegas terutama dalam pembatasan mobilitas. Ketika kondisi penularan sudah begitu masif, penerapan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tidak lagi cukup.

Kebijakan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB menurutnya tidak bermanfaat jika jumlah orang yang mengunjungi tempat tersebut tidak berkurang secara signifikan. “Yang lebih penting bukan durasinya diperpendek sedikit, tapi lebih pada seberapa banyak orang per satuan waktu yang ada di tempat tersebut,” katanya.

Jumlah kasus yang justru meningkat selama penerapan PPKM menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak efektif. Kebijakan yang tidak dilakukan secara maksimal bahkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, diperlukan kebijakan yang mampu menurunkan mobilitas secara masif, setidaknya hingga mencapai 70%. Saat sebagian besar populasi tidak melakukan pergerakan di luar rumah selama dua pekan, maka mereka yang telah tertular dapat sembuh di tempat tinggalnya sendirinya dan tidak sempat menularkan virus kepada orang lain.

“Mereka yang tinggal serumah mungkin bisa tertular, tapi penularannya akan berhenti di rumah tersebut. Baru setelah itu digencarkan lagi test and treat untuk mencari mereka yang masih memiliki kemungkinan menularkan setelah dua pekan,” ungkapnya.

Keseriusan pemerintah harus ditunjukkan tidak hanya dalam merancang kebijakan tetapi juga dalam implementasinya. Meski kebijakan seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiaatan Masyarakat (PPKM) terus diperpanjang tapi tanpa keseriusan dalam implementasinya, tujuan pengendalian tidak dapat tercapai.

Sementara itu, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 414 penambahan kasus positif, 210 kasus sembuh, dan tiga kasus dilaporkan meninggal pada Jumat.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan penambahan kasus berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (91 kasus), Bantul (183 kasus), Kulonprogo (39 kasus), Gunungkidul (14 kasus), dan Sleman (87 kasus).

Dilihat dari riwayatnya, penambahan kasus terdiri dari tracing kasus positif (234 kasus), periksa mandiri (123 kasus), screening karyawan kesehatan (enam kasus), perjalanan luar daerah (satu kasus), dan belum ada keterangan (50 kasus). “Dari pemeriksaan pada 1.197 sampel dari 1.184 orang,” ujarnya.

Tiga kasus dilaporkan meninggal yakni Kasus 13.450, laki-laki, 58, warga Bantul; Kasus 19.534, laki-laki, 74, warga Sleman; dan Kasus 20.790, perempuan, 65, warga Bantul. Adapun kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Kota Jogja (16 kasus), Bantul (52 kasus), Kulonprogo (40 kasus), Gunungkidul (12 kasus), dan Sleman (90 kasus).

Dengan penambahan ini, total kasus positif DIY menjadi sebanyak 21.254 kasus, dengan rincian 6.342 kasus aktif, 14.425 kasus sembuh, dan 487 kasus meninggal.