Advertisement
Kemendikbud: 90% Sekolah Siap Tatap Muka, Sayangnya Gagal

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengungkapkan, 90 persen sekolah di Indonesia sudah siap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada Januari 2021.
Namun, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan, rencana tersebut berubah karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Pulau Jawa dan Bali.
Advertisement
"Sebenarnya sudah ada kira-kira 90 persen sekolah siap tatap muka, tapi ada ketentuan PPKM Jawa Bali, maka konstelasinya berubah lagi," ujar Jumeri dalam diskusi Polemik, Sabtu (23/1/2021).
Baca juga: Kemenkes Kaji Usulan Vaksinasi Covid-19 Mandiri
Secara umum, survei pada akhir tahun 2020, baru 14 persen sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Jumeri menuturkan, di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa dan Bali, sudah ada beberapa sekolah yang siap menggelar Pembelajaran Tatap Muka pada awal Januari 2021.
Namun, mengikuti arahan gubernur setempat, rencana PTM di Pulau Jawa dan Bali ditunda. Sehingga kembali melakukan pembelajaran secara online atau PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh).
"Sebenarnya ada beberapa daerah yang sudah siap PTM pada awal Januari, tetapi ada kebijakan ini, ada koordinasi oleh gubernur masing-masing yang minta daerah di wilayahnya masih PJJ dulu. Sehingga kepala daerah juga mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Gubernur, sehingga menunda tidak masuk (Tatap muka) dulu," ucap dia.
Tak hanya itu, Jumeri menjelaskan di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, ada keleluasan setiap daerah untuk menetapkan kebijakan sistem pembelajaran kepada murid tanpa menunggu instruksi dari pemerintah pusat.
Baca juga: Ketua Tim Riset Beberkan Efikasi Vaksin Covid-19 Sinovac
Namun hal tersebut harus tetap melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
"Kepala daerah bisa menilai bahkan bisa menetapkan dalam sebuah Kabupaten itu boleh dibagi menjadi sub-sub berupa Kecamatan yang mungkin ada Kecamatan terpencil, jauh dari komunikasi orang luar itu aman bisa jalan dulu atau pulau-pulau yang agak tersembunyi, tidak bisa dikunjungi orang dan itu aman, mulai dulu. Sehingga tidak harus menunggu penetapan di tingkat kabupaten. Inilah fleksibilitas yang kita berikan kepada daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement