Advertisement
Busyro Muqoddas: Sahkan Omnibus Law Cilaka, Jokowi Bisa Dimakzulkan
Joko Widodo - Reuters/Willy Kurniawan
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Presiden Joko Widodo dinilai terancam dimakzulkan bila nekat meloloskan pasal bermasalah dalam RUU Omnibus Law.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas menyatakan, Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Cilaka) bila dipaksakan untuk disahkan maka akan melanggar konstitusi dasar Indonesia, yakni UUD 1945. Sebab RUU tersebut dinilai memberikan ruang yang sangat liberal terhadap kekuatan kapitalisme yang liar.
Advertisement
"Sedangkan Indonesia tidak bisa diatur dengan sistem kapitalisme," ujar Busyro di sela memberikan kuliah umum Profesi Insinyur di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (04/03/2020).
Karena itu bila tetap disahkan, menurut dosen Fakultas Hukum UII tersebut maka Presiden bisa terancam dimakzulkan. Presiden dan DPR RI dianggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat, baik dari unsur kampus, praktisi, aktivis maupun organisasi masyarakat (ormas) seperti Muhammadiyah.
Omnibus Law RUU Cipta Kerja tersebut tidak mencerminkan nilai fundamental yang berbasis Pancasila, terutama sila kelima "Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Padahal perekonomian bangsa ini berazas kekeluargaan, alih-alih kapitalisme liar.
"Kalau dipaksakan maka presiden dan DPR memberi contoh buruk terhadap prinsip negara hukum," ujarnya.
Busyro menyebutkan, munculnya RUU tersebut ibaratnya Presiden dan DPR RI memayungi 79 UU dengan satu UU baru. Dengan adanya UU maka 79 UU lain bisa dengan mudah dicabut pasal-pasalnya.
Pemerintah bila tidak cocok dengan UU bisa semuanya sendiri mencabut pasal UU yang dianggap bermasalah. Hal itu dinilai bisa meluluhlantakkan bangunan sistem hukum Indonesia.
"Pasal UU itu buka cabut ganti cabut ganti. Tapi direvisi atau diuji materi di MK," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemensos Targetkan 400 Ribu Lansia Terima Makan Bergizi Gratis
Dilantik Prabowo, Juda Agung Fokus Sinkronkan Fiskal-Moneter
Washington Post PHK Sepertiga Karyawan, Krisis Media di AS Kian Dalam
Polres Tanjung Priok Gagalkan Peredaran 5.095 Cartridge Etomidate
Advertisement
Hari Keempat Pencarian Korban Tambang Timah di Bangka Belum Ditemukan
Menteri LH Tegaskan Konsistensi Penanganan Sampah melalui Gerakan ASRI
Januari, Februari, Mei, Juni dan Desember Puncak Banjir Jakarta
Presiden Prabowo Siap Lantik Pengganti Wamenkeu Thomas Djiwandono
Komisi VII DPR Tinjau PIK 2, Soroti Harga Mahal dan Dampak Lingkungan
Advertisement
Macan Tutul Masuk Permukiman di Bandung, Dua Warga Luka
Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Bisa Jadi Bumerang Politik
Rusia Bebas dari New START, Masa Depan Perjanjian Nuklir Tak Pasti
Kementan Perkuat AUTP Hadapi Risiko Iklim Awal 2026
Starmer Akui Salah Pilih Dubes Inggris AS dalam Skandal Epstein
Advertisement
Dino Patti Djalal: Pembahasan Peran RI di BOP Masih Berproses
Berita Pilihan
- Gempa Darat M3,1 Guncang Pasaman, Getaran Terasa hingga Bukittinggi
- BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
- BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
- Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
- Seleksi Sekolah Rakyat Dimulai, Kemensos Siapkan Kuota 30 Ribu Siswa
Advertisement
54 Ribu Peserta PBI BPJS di Gunungkidul Dinonaktifkan Awal 2026
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Aston Gejayan Yogyakarta Luncurkan Dua Paket Iftar Ramadan 2026
- KPK Gelar OTT di Bea Cukai Jakarta, DJBC Buka Suara
- BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
- OTT KPK Guncang Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Siap Lakukan Bersih-Bersih
- Awal Tahun 2026, Toko Service HP Iphone di Jogja Kebanjiran Pelanggan
- Belasan Rumah Tertimbun Longsor di Campakamulya Cianjur
- PN Solo Mulai Sidangkan Gugatan Nama Sri Susuhunan Pakubuwono XIV
Advertisement
Advertisement
