Ini Perdebatan Antara Anies, Jokowi dan Menteri PUPR soal Banjir Jakarta

Harianjogja.com, JAKARTA--Pemerintah pusat dan daerah saling berdebat soal penyebab banjir di wilayah Jabodetabek.

Banjir di Jakarta dan sekitarnya mulai surut. Saling sindir pun muncul seiring surutnya air dari permukiman warga.

Saling sindir ini berawal dari silang pendapat antara Menteri PUPR Basuki Hadimujono dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyebab dan penanggulangan banjir. Usai silang pendapat, saling sindir dimulai.

Basuki Hadimuljono dan Anies Baswedan awalnya bersilang pendapat soal masalah banjir yang melanda Ibu Kota usai bersama-sama meninjau banjir. Silang pendapat itu terkait normalisasi Kali Ciliwung.

Basuki mengatakan normalisasi sepanjang Kali Ciliwung yang ditangani hanya 16 km dari 33 km. Maka yang belum dinormalisasi terlihat genangan air.

"Mohon maaf Bapak Gubernur selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan, tapi yang belum dinormalisasi tergenang," kata Basuki di lapangan Monas, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (1/1/2020).

Atas hal tersebut, Basuki mengaku pihaknya akan berdiskusi dengan Anies membahas normalisasi Kali Ciliwung. Anies disebutnya juga sudah mengambil langkah pembebasan lahan. Menurut dia, tanpa melakukan normalisasi Kali Ciliwung, banjir bakal terulang. Bahkan Kali Ciliwung juga terlihat kurang lebar.

"Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena 1,2 km, 600 meter sudah kita kerjakan. Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat," ujarnya.

Namun, Anies mempunyai pendapat lain. Menurut mantan Mendikbud ini, selain normalisasi, harus ada pengendalian air dari Bogor yang masuk ke Jakarta.

"Mohon maaf, Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari Selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya," papar Anies.

Anies menyebut Kali Ciliwung sudah dilakukan normalisasi, namun Kampung Melayu tetap banjir pada Maret 2019. Bagi Anies yang terpenting ialah pengendalian air sebelum masuk ke Jakarta.

"Kita sudah menyaksikan bulan Maret lalu di Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir ekstrem. Artinya, kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," kata Anies.

Meski begitu, Anies merasa senang Kementerian PUPR sedang menyelesaikan bendungan. Jika bendungan selesai, volume air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.

Selain dengan Basuki, Anies juga terlibat silang pendapat dengan Jokowi. Hal ini terkait banjir gara-gara sampah. Jokowi awalnya menyebut salah satu pemicu banjir adalah banyaknya sampah yang dibuang sembarangan.

"Pemerintah pusat, pemprov, pemkab, pemkot, semuanya bekerja sama dalam menangani ini karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah di mana-mana, banyak hal," ujar Jokowi kepada wartawan di kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Namun, Anies punya pendapat berbeda soal penyebab banjir di Jakarta pada awal tahun 2020. Anies membandingkan lokasi titik banjir dengan titik curah hujan tinggi berdasarkan data BMKG.

"Mungkin kita harus cek lagi (apakah banjir di Jakarta karena sampah), seperti apa kondisi per wilayah yang di situ ada banjir," ucap Anies saat ditemui di lokasi banjir Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (2/1). Hal itu disampaikan Anies saat ditanya wartawan soal pernyataan Jokowi yang menyebut salah satu faktor penyebab banjir adalah sampah.

Dia pun menyinggung banjir di Bandara Halim Perdanakusuma. Anies menilai tak ada sampah di Bandara Halim, namun banjir tetap terjadi.

"Kemarin bandaranya tidak bisa berfungsi. Apakah ada sampah di bandara? Rasanya tidak. Tapi Bandara Halim kemarin tidak bisa digunakan," sebut Anies.

Selain itu, Anies juga menyoroti banjir di wilayah yang sudah dinormalisasi. Hal itu disampaikan Anies saat lokasi banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur, Kamis (2/1/2020). Saat itu, Anies ditanya tentang langkah yang akan dilakukan setelah normalisasi sungai yang dilakukan, namun banjir tetap terjadi.

"Di sini memang sudah dilakukan normalisasi, faktanya masih tetap terjadi banjir," kata Anies.

Anies menyebut penyelesaian masalah banjir secara jangka panjang harus dilakukan secara lebih komprehensif terutama pengendalian air di kawasan hulu. Hal yang dia contohkan membangun dam, membangun waduk, membangun embung. Dengan demikian, ada kolam-kolam retensi untuk mengontrol dan mengendalikan volume air yang bergerak ke arah hilir. Tapi, menurut Anies, kewenangan atas hal itu bukan di tangan Pemprov DKI.

"Karena dengan waduk yang selesai tepat waktu sesuai rencana, maka itu akan bisa mengendalikan lebih dari 30 persen air yang datang ke kawasan pesisir, kawasan muara. Kita di Jakarta kawasan muara, ada 13 sungai di sini. Dengan adanya pengendalian seperti bangunan dua waduk itu, lebih banyak lagi insyaallah lebih baik dalam pengendalian air. Itu yang saya maksud komprehensif," paparnya.

Selain itu, sindiran juga datang dari parpol, salah satunya PDIP yang mengkritik langkah Anies menangani banjir di Jakarta.

"Apakah Gubernur DKI harus menunggu dulu penanganan wilayah selatan di atasnya untuk penanganan banjir meskipun faktor sampah DKI juga dominan menjadi penyebab banjir-banjir. Sebagai pemimpin sangat tidak bijak," sebut politikus PDIP Nusyirwan Soejono.

"Kesalahan fatal penanganan banjir DKI/Jabotabek yang selalu terjadi hingga saat ini adalah keputusan, kebijakan, dibuat pada saat sedang terjadi banjir tidak dilakukan antisipasi sebelum banjir seperti persoalan lahan normalisasi yang tidak ditangani serius oleh Pemda DKI," imbuh dia.

Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman pun mengimbau elite politik menghindari perdebatan yang tak perlu terkait penanganan banjir Jakarta. Menurutnya, langkah pemda maupun pemerintah pusat untuk menangani banjir Jakarta sudah baik.

"Respons Pemerintah DKI, pemerintah pusat, Polri serta BUMN secara umum saya nilai sudah sangat bagus. Sebagai wakil rakyat dapil Jakarta Timur, saya ikut berkeliling memantau situasi dan memberikan bantuan. Intinya kebutuhan darurat warga bisa dicover secara gotong-royong oleh berbagai instansi tersebut, ditambah lagi berbagai ormas seperti FPI juga turun tangan membantu," kata Habiburokhman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Detik.com