Jadi Penyangga Ibu Kota Baru, Balikpapan Butuh Rp50 Triliun
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. - PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda Harianjogja.com, BALIKPAPAN--Pemerintah Kota Balikpapan memerlukan anggaran senilai Rp50 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur dalam mempersiapkan diri sebagai kota metropolitan atau penyangga ibukota baru.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan Pemerintah Kota Balikpapan membutuhkan anggaran mengatakan sebagian anggaran akan diajukan ke pemerintah pusat, namun sebagian lain kita buka peluang kepada pihak swasta.
“Kita sudah kumpulkan para investor, karena ini akan menjadi proyek yang seksi dalam lima tahun kedepan. Tinggal pola pembiayaannya saja yang nanti akan kita atur. Seperti coastal road, runaway Bandara Internasiona SAMS Sepinggan, dan jalan tol,” ungkapnya seusai kegiatan Talkshow Rancang Bangun dan Kesiapan Kaltim sebagai Ibukota, di Hotel Novotel, Senin lalu.
Rizal juga meminta dukungan dari Gubernur Provinsi Kaltim untuk dapat memanfaatkan Kawasan Industri Kariangan (KIK) sebagai kawasan yang potensial untuk menggali peningkatan pendapatan daerah kota Balikpapan.
“Proyek pembebasan lahan bisa dari anggaran pusat, sumber pendanaan alternatif lainnya bisa kita perjuangkan melalui Dana Bagi Hasil dari sektor Migas. Itu semua bisa dijadikan sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan kota Balikpapan sebagai kota metropolitan,” kata Rizal.
Sebelumnya, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan usulan dari bidang pendidikan adalah mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat bersaing saat ibu kota negara pindah ke Kaltim.
Dia menyebutkan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang posisinya dekat dengan ibu kota negara dapat masuk dalam proyek strategi nasional sehingga memiliki skala yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) di Surabaya.
Selain ITK, dia juga mendorong pengembangan Politeknik Negeri Balikpapan yang lokasinya juga dekat dengan ibu kota negara baru. Dia juga mendorong pembangunan SMK dan sekolah vokasi lainnya banyak diperlukan untuk mendukung penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
