Advertisement
Anwar Usman MK: LPPOM-MUI ‘Dilarang’ Gugat Pasal UU JPH ke MK
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM-MUI di sejumlah provinsi ‘dilarang’ menggugat kembali empat materi UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal ke MK.
Keempat materi tersebut adalah Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Produk Halal (JPH). Alasannya, LPPOM telah mancabut permohonan pengujian konstitusionalitas dua pasal dan dua ayat beleid tersebut.
Advertisement
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan surat pencabutan permohonan diserahkan kepada MK pada 20 September. Lima hari berselang, sembilan hakim konstitusi bermufakat dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk mengabulkan penarikan permohonan.
“Para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 5, Pasal 6, serta Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2014 terhadap UUD 1945,” kata Anwar saat membacakan Ketetapan MK No. 49/PUU-XVII/2019 di Jakarta, Senin (30/9/2019).
Para pemohon perkara itu adalah 31 pejabat LPPOM-MUI di sejumlah provinsi dengan jabatan direktur, wakil direktur, sekretaris, atau auditor. Selain bertindak untuk nama sendiri, mereka juga mengklaim mewakili institusi masing-masing.
Pasal 5 UU JPH mengatur penyelenggara JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. Selanjutnya, Pasal 6 mengatur kewenangan BPJPH yang a.l. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.
Sementara itu, Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) memuat ketentuan mengenai sertifikat halal produk impor yang wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum beredar di Indonesia.
Saat ini, fungsi BPJPH dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Adapun, UU JPH mengamanatkan BPJPH dibentuk tiga tahun setelah beleid tersebut diundangkan.
Ikhsan Abdullah, kuasa hukum pemohon, mengatakan pengambilalihan kewenangan LPPOM-MUI oleh BPJPH bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu dalilnya adalah pengalaman LPPOM-MUI selama 30 tahun sebagai otoritas halal telah dipercaya oleh umat Islam.
“Oleh karena itu, seharusnya Negara memberikan penguatan dan legitimasi kepada MUI dan LPPOM-MUI,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Lulusan Pertanahan Disebut AHY Harus Tahu Perkembangan Teknologi
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
- Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
Advertisement
Advertisement