Alasan Pemerataan Pembangunan, Djarot Setuju Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Harianjogja.com, JAKARTA - Rencana Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat dukungan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Menurutnya, pemindahan Ibu Kota akan membuat Jakarta semakin baik. Bukan itu saja, pembangunan tidak akan terfokus di Jakarta semata.

"Jakarta ini kan pusat segalanya. Semuanya ada di sini, campur aduk. Saya sudah sering bilang pemerintahan, bisnis, pendidikan, wisata, terus industri juga ada," ujarnya usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Baru di Kebon Sirih, Senin (26/8/2019).

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan kondisi tersebut membuat daya dukung Jakarta menjadi sangat berat, sehingga menimbulkan persoalan besar, salah satunya soal kemacetan.

Menurutnya, wacana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur akan membuat pembangunan lebih merata. Meski demikian, Djarot mengungkapkan Jakarta tetap akan berkembang sesuai statusnya sebagai pusat bisnis dan ekonomi. Dia menilai pemindahan status Ibu Kota keluar Jakarta justru akan menimbulkan dampak positif.

"Yang berubah cuma pusat pemerintahan. Saya setuju kalau pusat pemerintahan yang baru itu adalah daerah otonomi khusus, sehingga pilkada jadi lebih aman. Jadi daerah khusus betul tidak ada pilkada, tidak ada DPRD [kota] pastinya ya," ucapnya.

Djarot juga menepis bahwa Kalimantan Timur akan dibangun layaknya Putra Jaya Malaysia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan berbeda dengan Negeri Jiran. Pemerintah memang harus memutar otak untuk meratakan pembangunan ke berbagai pulau, bukan cuma di daerah yang telah terbangun seperti Pulau Jawa.

"Inget ya bahwa indonesia adalah negara kepulauan dan terbesar sedunia sehingga pembangunan antarpulau merata. Selama ini kan bebannya di Jawa saja," imbuh Djarot.

Presiden Jokowi memutuskan lokasi calon Ibu Kota baru adalah di Kalimantan Timur dan berada di dua wilayah, yaitu Kabupaten  Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Pemerintah menganggarkan dana Rp466 Triliun untuk proyek pemindahan Ibu Kota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.  Sekitar 19% dari anggaran tersebut berasal daria anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan skema kerja sama pengelolaan aset. 

Adapun sisanya, sisanya 81% dalam bentuk KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan investasi langsung baik oleh BUMN maupun swasta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : bisnis.com