Pindah ke Kalimantan Timur, Ini Keunggulan Lokasi Calon Ibu Kota Baru versi Pemerintah

Newswire

Kamis, 22 Agustus 2019 - 17:57 WIB

Bhekti Suryani

Pindah ke Kalimantan Timur, Ini Keunggulan Lokasi Calon Ibu Kota Baru versi Pemerintah

Lapangan dan Monumen Pancasila Ibu Kota Baru. - Dok: Kementerian PUPR

Harianjogja.com, JAKARTA- Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi kepindahan ibu kota baru.

Pemerintah akhirnya membocorkan lokasi ibu kota baru Republik Indonesia di Kalimantan. Rencanannya, Ibu kota baru dibangun di Provinsi Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

"Sudah di Kalimantan timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum," kata Sofyan Djalil.

Namun apa saja keunggulan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru?

Seperti dikutip Suara.com berdasarkan Bahan Materi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, terdapat sembilan keunggulan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu kota baru.

Pertama, Kalimantan Timur memiliki dua bandara besar yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto di Samarinda.

Kedua, Kaltim juga memiliki akses jalan bebas hambatan atau tol yaitu rute Balikpapan-Samarinda. Ketiga, provinsi yang beribu kota Samarinda ini juga mempunyai Pelabuhan Semayang Balikpapan.

Kemudian, keempat ketersediaan infrastruktur jaringan energi dan air bersih juga jadi keunggulan Kaltim dibanding provinsi Kalimantan lainnya. Kelima, sebagian besar penduduknya berasal dari pendatang dibanding penduduk asli.

Selanjutnya, keenam, lokasi Kaltim berada delineasi yang dilewati oleh ALKI II sekitar Selat Makassar. Ketujuh, Kaltim juga zona bebas bencana alam yaitu gempa bumi dan kebakaran hutan.

Setelah itu, kedelapan, Kaltim juga tak bertetangga langsung dengan batas negara.

Dan terakhir kesembilan, Kaltim juga memiliki ketersediaan lahan dengan status area penggunaan lain (APL), hutan produksi dengan konsesi HTI dan hutan produksi yang bebas konsesi.

Untuk diketahui, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Baru dimulai pada 2020. Adapun, biaya pembangunan Ibu Kota baru sebesar Rp 466 Triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Suara.com