Gibran Minta Pertamina Perkuat Pendampingan UMKM di Cilacap
Gibran Rakabuming meminta Pertamina memperkuat pendampingan UMKM di Cilacap, termasuk penyusunan rencana bisnis dan perluasan akses pasar.
Kantor KPK - Antara
Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada awal 2026. Operasi keenam tahun ini berlangsung di Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penindakan tersebut. Namun, ia belum mengungkap identitas maupun perkara yang tengah ditangani.
“Memang benar ada penangkapan di wilayah Depok,” ujar Fitroh kepada jurnalis di Jakarta.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Deretan OTT KPK Sepanjang 2026
Sebelum penindakan di Depok, KPK telah melakukan sejumlah OTT di berbagai daerah sejak awal tahun.
OTT pertama dilakukan pada 9–10 Januari 2026 dengan mengamankan delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.
Selanjutnya, pada 19 Januari 2026, KPK melakukan OTT kedua yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi. Sehari kemudian, lembaga antirasuah menetapkan Maidi sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terkait proyek, dana CSR, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
Di hari yang sama, KPK juga melakukan OTT ketiga terhadap Bupati Pati, Sudewo. Ia kemudian diumumkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
OTT keempat digelar pada 4 Februari 2026 di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penangkapan tersebut berkaitan dengan proses restitusi pajak.
Masih pada 4 Februari 2026, KPK mengumumkan OTT kelima terkait kasus importasi barang. Salah satu pihak yang diamankan yakni Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang kini menjabat sebagai Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gibran Rakabuming meminta Pertamina memperkuat pendampingan UMKM di Cilacap, termasuk penyusunan rencana bisnis dan perluasan akses pasar.
BPJS Kesehatan membantah kabar penghapusan program JKN. Peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
Sebanyak 20 aliran sungai di Gunungkidul diusulkan dikeruk untuk mengurangi sedimentasi dan menekan risiko banjir saat musim hujan.
Dialog di Jogja membahas perlindungan buruh dan pekerja rumah tangga, mulai dari kebijakan upah hingga pengawasan aturan ketenagakerjaan.
Keppres pelunasan biaya haji 2027 ditargetkan terbit pekan ini. Rata-rata calon jemaah perlu menyiapkan dana sekitar Rp23 juta.
Anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Dapil DIY, Gandung Pardiman, meninggal dunia di RS Panti Rapih pada Selasa pagi dan dimakamkan di Ponjong.