KPK Ungkap Dugaan Dana DSP BNPB Dipakai Beli Saham Rp30,98 Miliar

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk kepentingan pribadi. Salah satu transaksi yang diungkap penyidik adalah pembelian 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer, yang disebut bernilai sekitar Rp30,98 miliar.

KPK menduga perusahaan yang terafiliasi dengan Bima Setiawan (BMS), tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik Suharyanto, menerima aliran dana dari pengadaan BNPB yang bersumber dari DSP. Dana tersebut semestinya digunakan untuk mendukung penanganan kebutuhan mendesak terkait bencana.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pengadaan BNPB melalui sejumlah penyedia selama 2024–2026 diduga berkaitan dengan Bima. Total nilai pengadaan yang disebut dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp148 miliar.

“Dari sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan saudara BMS selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Kepala BNPB, dengan total nilai pengadaan lebih kurang mencapai Rp148 miliar,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Menurut paparan KPK, nilai pengadaan melalui penyedia tersebut mencapai Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan Rp50 miliar pada 2026.

Penyidik menduga dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan Bima tidak seluruhnya digunakan sesuai peruntukannya. Salah satu transaksi yang disorot adalah pembelian saham PT Medela Potentia melalui PT Alfa Veritas Energizer.

Taufik menyebut PT Alfa Veritas Energizer memiliki 150,4 juta lembar saham PT Medela Potentia atau sekitar 1,07% kepemilikan. Berdasarkan nilai saham pada 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar, saham tersebut bernilai sekitar Rp30,98 miliar.

Dana Siap Pakai untuk Penanganan Bencana

DSP merupakan dana yang disediakan pemerintah untuk mendukung penanganan bencana, terutama kebutuhan mendesak dalam kondisi darurat. Penggunaannya diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.

Aturan tersebut mengatur sejumlah kondisi yang menjadi dasar penggunaan DSP, antara lain penetapan status keadaan darurat bencana, penetapan status keadaan tertentu, pertimbangan risiko bencana yang ditetapkan Kepala BNPB, serta kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri. <Cite refs={["turn957859search0","turn957859search35"]}/>

Dalam praktiknya, dana tersebut digunakan untuk mendukung penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, serta banjir. Dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya menjadi perhatian karena dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan penanggulangan bencana.

KPK membagi perkara ini ke dalam dua klaster, yakni dugaan konflik kepentingan dan suap. Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Bima Setiawan; tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga; Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit; serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.

Penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Dugaan penyalahgunaan dana dan keterlibatan masing-masing pihak harus dibuktikan melalui proses peradilan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis