Demo Besar di Eropa Meluas, Biaya Hidup hingga Perumahan Jadi Pemicu

Nadia Larissa
Nadia Larissa Selasa, 27 Oktober 2026 10:07 WIB
Demo Besar di Eropa Meluas, Biaya Hidup hingga Perumahan Jadi Pemicu

Aksi demonstrasi. - Ilustrasi/Freepik

Harianjogja.com, JOGJA—Gelombang demonstrasi melanda sejumlah negara Eropa sejak September 2026. Aksi yang melibatkan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan kelompok masyarakat tersebut dipicu beragam persoalan, mulai dari fasilitas pendidikan yang memburuk, tingginya biaya hidup, hingga sulitnya mendapatkan hunian yang terjangkau.

Prancis menjadi salah satu titik awal gelombang protes setelah pelajar sekolah menengah menggelar demonstrasi pada September 2026. Gerakan tersebut kemudian diikuti kelompok masyarakat lain dengan tuntutan yang lebih luas, termasuk kenaikan upah, perbaikan layanan publik, dan penurunan biaya hidup.

Perkembangan aksi di berbagai negara menunjukkan bahwa demonstrasi tidak berangkat dari satu persoalan yang sama. Di Italia, protes antara lain berkaitan dengan biaya hidup dan kebijakan pendidikan. Sementara itu, krisis perumahan menjadi salah satu isu utama di Spanyol dan Portugal.

Sejumlah demonstrasi juga berlangsung di Belgia, Albania, Yunani, Austria, dan Republik Ceko. Di beberapa lokasi, aksi berujung bentrokan dengan aparat, sedangkan demonstrasi lainnya berfokus pada tuntutan perbaikan kebijakan pemerintah.

Prancis Jadi Titik Awal Gelombang Demonstrasi

Demonstrasi pelajar di Prancis mulai mencuat pada 17 September 2026. Para siswa memprotes kondisi bangunan sekolah yang rusak, kekurangan guru dan tenaga kependidikan, serta ruang kelas yang terlalu padat.

Gerakan tersebut diawali oleh pelajar Lycée Saint-Exupéry di Créteil, kawasan pinggiran Paris. Aksi kemudian meluas ke sejumlah wilayah lain ketika siswa menyuarakan persoalan fasilitas pendidikan dan kualitas pembelajaran.

Selain kondisi sekolah, para pelajar mempersoalkan sistem penerimaan mahasiswa baru melalui Parcoursup. Platform nasional tersebut digunakan untuk mengelola pendaftaran dan penerimaan mahasiswa tahun pertama di perguruan tinggi Prancis.

Sebagian siswa menilai proses seleksi melalui Parcoursup tidak transparan, terlalu rumit, dan berpotensi merugikan pelamar dari kelompok sosial tertentu. Mereka juga menyoroti persoalan kesejahteraan di sekolah, termasuk kebersihan toilet dan keterbatasan fasilitas.

Menurut data yang dikutip dalam laporan sumber, rata-rata jumlah siswa di sekolah negeri Prancis mencapai 30,5 orang per kelas. Adapun sekolah swasta yang memperoleh subsidi negara memiliki rata-rata 29,3 siswa per kelas.

Kepadatan ruang kelas dikaitkan dengan kekurangan guru serta besarnya jumlah siswa yang memasuki jenjang sekolah menengah. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pelajar menuntut pembenahan sistem pendidikan.

Pada 2 Oktober 2026, Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geffray bertemu dengan perwakilan siswa untuk membahas lima rencana reformasi pendidikan publik. Namun, sebagian pelajar menilai langkah tersebut belum cukup menjawab persoalan yang mereka hadapi.

Aksi kemudian meluas dengan keterlibatan serikat pekerja dan kelompok masyarakat lainnya. Konfederasi Umum Buruh atau Confédération Générale du Travail (CGT), salah satu serikat pekerja besar di Prancis, turut menyerukan penurunan harga, peningkatan pensiun, dan kenaikan upah.

Pada Oktober, demonstrasi juga berkembang menjadi protes terhadap mahalnya bahan bakar dan biaya hidup. Gerakan tersebut mengingatkan pada gilets jaunes atau gerakan rompi kuning yang muncul pada 2018 untuk menentang kenaikan harga bahan bakar, tingginya biaya hidup, dan ketimpangan ekonomi.

Italia, Protes Pendidikan hingga Biaya Hidup

Di Italia, demonstrasi berlangsung dengan beragam tuntutan. Pada 22 September 2026, puluhan ribu orang dilaporkan mengikuti aksi di Roma sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Aksi tersebut diikuti pendudukan sebagian area Universitas La Sapienza oleh mahasiswa serta aksi pelajar sekolah menengah.

Pada Oktober, demonstrasi pelajar dan mahasiswa juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan serta kebijakan pemerintah. Sebagian peserta aksi mengkritik kurangnya sumber daya untuk sekolah dan menuntut perbaikan layanan publik.

Pada 16 Oktober 2026, pelajar di sejumlah wilayah Italia menggelar aksi bertajuk No Meloni Day. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni dan menunjukkan solidaritas terhadap pelajar yang berunjuk rasa di Prancis.

Sehari kemudian, seruan demonstrasi terkait biaya hidup menyebar melalui media sosial, antara lain lewat kanal bernama L’Italia in Piazza dan Movimento 17 ottobre.

Aksi di Milan pada 17 Oktober dilaporkan berujung bentrokan antara demonstran dan polisi. Insiden tersebut disertai kerusakan dan penjarahan di sejumlah lokasi. Kerusuhan kembali terjadi pada hari berikutnya.

Pemerintah Italia kemudian mengambil langkah pengamanan tambahan. Sumber yang menjadi bahan awal juga menyebut pengerahan 500 tentara di Milan dan penerbitan dekret darurat pada 20 Oktober. Rincian mengenai pengerahan pasukan dan ketentuan dekret tersebut perlu dikonfirmasi melalui sumber resmi pemerintah Italia sebelum dipublikasikan sebagai fakta definitif.

Kelompok yang menamakan diri Gerakan 17 Oktober menyerukan aksi rutin setiap Sabtu. Sementara itu, serikat pekerja besar Italia menyerukan pemogokan massal pada 20 November 2026.

Belgia, Pelajar Menentang Kondisi Pendidikan

Di Belgia, pelajar sekolah menengah di wilayah berbahasa Prancis mulai menggelar demonstrasi pada 1 Oktober 2026. Aksi tersebut menjadi bentuk solidaritas terhadap pelajar di Prancis sekaligus menyuarakan persoalan pendidikan di dalam negeri.

Pada 9 Oktober, puluhan ribu orang dilaporkan turun ke jalan untuk memprotes kondisi sekolah dan langkah efisiensi anggaran pemerintah.

Demonstrasi kembali berlangsung pada 17 Oktober. Aksi yang berkaitan dengan biaya hidup dan kebijakan pemerintah tersebut diwarnai bentrokan dengan aparat di sejumlah lokasi.

Gelombang demonstrasi di Belgia memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya menjadi perhatian pelajar, tetapi juga berkaitan dengan perdebatan mengenai anggaran publik dan kualitas layanan pemerintah.

Spanyol, Krisis Perumahan Picu Protes

Di Spanyol, demonstrasi berkaitan erat dengan sulitnya memperoleh hunian yang terjangkau. Aksi berlangsung sejak September 2026 dan semakin mendapat perhatian setelah kasus Maricarmen Abascal, perempuan berusia 87 tahun yang dilaporkan terusir dari tempat tinggalnya.

Abascal telah menempati flat tersebut selama lebih dari 60 tahun. Setelah properti itu dibeli perusahaan investasi, biaya sewanya meningkat sehingga ia tidak sanggup membayar.

Abascal meninggal sekitar dua pekan setelah pengusiran tersebut. Kasusnya menjadi salah satu sorotan dalam demonstrasi mengenai kenaikan harga sewa dan perlindungan penyewa.

Krisis perumahan juga menjadi persoalan politik nasional. Perdana Menteri Pedro Sánchez menyerukan pemilihan umum dini pada 29 November 2026 setelah pemerintahannya kesulitan memperoleh dukungan mayoritas parlemen untuk kebijakan perumahan.

Selain menuntut solusi atas mahalnya hunian, sebagian demonstran juga meminta Sánchez mundur. Tuntutan itu berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap pemerintah, termasuk serangkaian tuduhan korupsi yang melibatkan dirinya dan anggota keluarganya.

Albania, Demonstrasi Soroti Pemerintahan Edi Rama

Di Albania, aksi protes telah berlangsung sejak Mei 2026. Salah satu persoalan awal yang disuarakan masyarakat adalah rencana pembangunan di sebuah pulau yang dilindungi secara ekologis.

Proyek tersebut dikaitkan dengan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintahan Perdana Menteri Edi Rama menghadapi tuduhan kronisme, yakni dugaan pemberian keuntungan atau kekuasaan kepada orang-orang dekat.

Pada 13 Oktober 2026, demonstrasi kembali berlangsung dengan melibatkan pelajar sekolah menengah. Mereka menyuarakan persoalan biaya kuliah dan kondisi kampus, sekaligus menuntut Rama mundur dari jabatannya.

Rama menolak tuduhan yang dilayangkan demonstran. Ia juga menduga terdapat pihak asing yang berupaya menggoyahkan pemerintah dan melemahkan lembaga publik Albania.

Aksi di Albania menunjukkan bahwa tuntutan demonstran tidak terbatas pada persoalan ekonomi. Isu tata kelola pemerintahan, dugaan korupsi, dan kondisi pendidikan turut menjadi bagian dari protes.

Yunani, Pelajar dan Guru Tuntut Perbaikan Pendidikan

Di Yunani, ribuan pelajar dan guru menggelar demonstrasi di sejumlah kota untuk menuntut fasilitas pendidikan yang lebih baik. Salah satu aksi besar berlangsung pada 21 Oktober 2026.

Para guru sekolah dasar dan menengah memprotes rendahnya gaji serta kekurangan tenaga pengajar. Guru pengganti juga menuntut kesempatan memperoleh posisi tetap dan pengurangan jumlah siswa dalam setiap kelas.

Pekerja sektor publik serta serikat pekerja lainnya turut bergabung dalam aksi. Mereka membawa tuntutan yang lebih luas, termasuk penanganan kenaikan biaya hidup.

Persoalan ekonomi di Yunani memiliki latar belakang panjang. Negara tersebut mengalami krisis utang pada periode 2009–2018 dan menyetujui pemangkasan pengeluaran sebagai bagian dari program bantuan internasional.

Dampak krisis dan kebijakan penghematan menjadi bagian dari konteks ketidakpuasan masyarakat. Sejumlah pekerja menghadapi tekanan akibat pendapatan, harga sewa, dan biaya energi yang meningkat.

Austria, Mahasiswa Tolak Pemangkasan Anggaran

Di Austria, sekitar 50.000 orang dilaporkan mengikuti demonstrasi di Wina pada 22 Oktober 2026. Aksi yang diinisiasi Persatuan Mahasiswa Nasional Austria atau Austrian National Union of Students (ÖH) tersebut menentang pemangkasan anggaran pendidikan.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan anggaran pendidikan sebesar 16 miliar euro untuk universitas selama periode 2028–2030. Namun, menurut perkiraan konferensi universitas yang dikutip dalam laporan sumber, diperlukan setidaknya 18 miliar euro untuk mengimbangi dampak inflasi.

ÖH memperingatkan bahwa pemotongan anggaran dapat mengurangi pilihan program studi dan melemahkan layanan pendukung mahasiswa. Organisasi tersebut juga menilai kebijakan itu berpotensi memperburuk kondisi kerja di lingkungan perguruan tinggi.

Demonstrasi tersebut memperlihatkan kekhawatiran mahasiswa terhadap dampak kebijakan anggaran terhadap akses pendidikan tinggi dan mutu layanan kampus.

Portugal, Harga Rumah Jadi Sorotan

Di Portugal, mahalnya harga rumah dan biaya hidup menjadi salah satu tuntutan utama demonstran. Salah satu aksi besar berlangsung pada 17 Oktober 2026 dan diorganisasi oleh Konfederasi Umum Pekerja Portugal atau General Confederation of Portuguese Workers (CGTP), bersama kelompok masyarakat lainnya.

Para demonstran menyerukan kenaikan upah, perbaikan pensiun, dan peningkatan kualitas layanan publik. Mereka juga menuntut langkah konkret untuk mengatasi kenaikan biaya hidup.

Krisis perumahan menjadi persoalan penting di negara tersebut. Harga pembelian rumah dilaporkan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017, sedangkan harga sewa untuk kontrak baru hampir berlipat ganda.

Kenaikan harga tersebut memperberat akses masyarakat terhadap hunian, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, tuntutan perumahan terjangkau menjadi bagian penting dari gelombang protes di Portugal.

Republik Ceko, Kekhawatiran atas Independensi Media

Di Republik Ceko, ribuan orang menggelar demonstrasi di Praha pada 25 Oktober 2026. Aksi tersebut menyoroti rencana pemerintah mengubah mekanisme pembiayaan radio dan televisi publik.

Pemerintah berencana menggunakan dana negara untuk membiayai lembaga penyiaran publik, menggantikan sistem iuran masyarakat. Para demonstran mengkhawatirkan perubahan tersebut dapat mengancam independensi media dan memperbesar kendali pemerintah terhadap lembaga penyiaran.

Pekerja media publik juga mengumumkan rencana mogok kerja pada 3 November 2026. Aksi penolakan tersebut mendapat dukungan dari serikat pekerja, rektor universitas, gereja, organisasi media internasional, dan kelompok lainnya.

Berbeda dengan demonstrasi yang berfokus pada biaya hidup atau pendidikan, aksi di Republik Ceko lebih menitikberatkan pada tata kelola media publik dan perlindungan independensi jurnalistik.

Beragam Tuntutan di Tengah Gelombang Protes Eropa

Rangkaian demonstrasi di Eropa sepanjang September hingga Oktober 2026 memperlihatkan beragam persoalan yang dihadapi masyarakat. Pendidikan, biaya hidup, perumahan, upah, dan layanan publik menjadi sejumlah isu yang paling menonjol.

Di sejumlah negara, demonstrasi juga berkembang menjadi kritik terhadap kebijakan pemerintah dan tata kelola negara. Albania menyoroti dugaan korupsi dan kronisme, sedangkan Republik Ceko memperdebatkan independensi media publik.

Meski memiliki kesamaan berupa ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan kebijakan pemerintah, aksi-aksi tersebut tidak serta-merta merupakan satu gerakan terkoordinasi. Setiap negara memiliki latar belakang, tuntutan, serta respons pemerintah yang berbeda.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada bagaimana pemerintah masing-masing negara menanggapi tuntutan demonstran, termasuk melalui kebijakan pendidikan, perlindungan perumahan, pengendalian biaya hidup, dan perbaikan layanan publik.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis

Share

Sunartono
Sunartono Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online