Advertisement
DPR Kritik PGN dan Kemenperin, Sering Lempar Tanggungjawab
Petugas SPBU hendak melayani pembelian Pertamax Green 95. / Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menghentikan praktik saling lempar tanggung jawab terkait kebijakan gas nasional yang dinilai menghambat pertumbuhan industri.
Dia menegaskan tumpang tindih kebijakan telah membuat industri padat energi kesulitan beroperasi.
Advertisement
“PGN dan Kemenperin jangan hanya saling lempar tanggung jawab,” kata Novita dalam keterangan tertulis yang didapatkan di Jakarta, Senin.
Ia menyoroti pembatasan volume penyaluran gas dan tambahan biaya distribusi yang diterapkan PGN. Menurut dia, kebijakan tersebut memukul pelaku industri yang bergantung pada pasokan energi murah dan stabil.
BACA JUGA: Geledah Rumah Gubernur Kalbar, KPK Sita Sejumlah Dokumen
“Pembatasan kuota dan biaya tambahan membuat banyak pelaku industri tercekik. Industri padat energi bahkan sudah kesulitan untuk sekadar bernapas,” katanya.
Novita juga mempertanyakan ketidakjelasan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dinilai tidak konsisten di lapangan.
Ia menegaskan PGN sebagai pelaksana tidak bisa sekadar berdalih bahwa keputusan ada di kementerian. Menurutnya PGN tetap punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan mencari solusi. "Komisi VII butuh jawaban konkret, bukan sekadar melempar masalah ke pihak lain,” katanya.
Novita menambahkan, persoalan gas dan stagnasi industri manufaktur dinilainya tidak akan selesai jika kementerian dan BUMN masih terjebak ego sektoral.
Menurut dia, masa depan industri nasional bisa terancam jika kebijakan gas tidak segera dibenahi. Apabila kebijakan gas tetap tidak jelas, industri nasional akan terus tersandera.
"Jangan sampai masa depan industri kita hancur hanya karena kementerian dan BUMN saling melempar tanggung jawab,” ujar Novita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Belum Tahan Yaqut dan Gus Alex, Tunggu Proses Lengkap
Yaqut Resmi Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Segini Daftar Kekayaannya
KPK Terima Pengembalian Rp100 Miliar Terkait Kasus Kuota Haji
KPK Akui Yaqut Jadi Tersangka Korupsi Haji Sejak 8 Januari 2026
Advertisement
Kasus Kuota Haji: Yaqut dan Gus Alex Resmi Tersangka
Longsor Gunung Sampah di Cebu Filipina: 1 Tewas, 38 Hilang
Penembakan Agen Federal di Portland Picu Protes Tolak ICE
Empat WNA Tewas, Nakhoda dan ABK Kapal Labuan Bajo Jadi Tersangka
Senat AS Kunci Langkah Militer Trump ke Venezuela
Advertisement
Jenderal Paspampres Venezuela Dicopot Usai Penangkapan Maduro
Trump Ancam Iran Jika Tindas Demonstran, Ketegangan Memuncak
Industri Ganja Thailand Berubah, Ribuan Toko Tutup
Bonus Atlet SEA Games Rp480 Miliar Dipastikan dari APBN
Rusia Kecam AS Sita Tanker Marinera di Laut Lepas
Advertisement
Efisiensi Anggaran, Belanja Kementerian-Lembaga Tetap Melonjak
Berita Pilihan
- KPK Belum Tahan Yaqut dan Gus Alex, Tunggu Proses Lengkap
- Yaqut Resmi Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji, Segini Daftar Kekayaannya
- Bahlil: Tambang untuk Ormas Tetap Jalan Meski Diuji MK
- Ketegangan Baru: Uni Eropa Kritik Klaim Donald Trump atas Greenland
- Pencurian Baut Rel di Blitar Ancam Keselamatan Kereta
Advertisement
Advertisement
Destinasi Favorit Terbaru di Sleman, Tebing Breksi Geser HeHa Forest
Advertisement
Berita Populer
- Dua Korban Banjir Bandang Pulau Siau Masih Dicari
- BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Bali
- Baru 20 Persen SPPG Kantongi Sertifikat Higiene Sanitasi
- Progres Jalan Kelok 23 Bantul-Gunungkidul Capai 88,58 Persen
- Andrew Jung Absen, Persib Hadapi Persija Tanpa Striker Utama
- 10 Gedung Koperasi Desa Merah Putih Gunungkidul Mulai Dibangun
- Aceh Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Hingga 22 Januari
Advertisement
Advertisement
