Aceh Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Hingga 22 Januari

Harianjogja.com, BANDA ACEH—Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari ke depan. Perpanjangan ketiga ini berlaku mulai 9 hingga 22 Januari 2026 guna mempercepat penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah terdampak.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi lapangan yang masih membutuhkan penanganan intensif, termasuk wilayah yang masih terisolasi serta keterbatasan produksi dan distribusi logistik di beberapa kabupaten/kota.

Selain itu, perpanjangan status tanggap darurat juga didasarkan pada hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana di Aceh.

"Saya selaku Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026," kata Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Banda Aceh, Kamis.

Keputusan tersebut disampaikan Mualem dalam rapat perpanjangan ketiga status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh yang ia pimpin secara virtual, di ruang rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, di kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Dalam keputusannya, Mualem menyampaikan bahwa perpanjangan ini juga berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 7 Januari 2026 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Aceh.

Perpanjangan ini, atas pertimbangan kondisi penanggulangan bencana dan sebaran korban terdampak, serta memperhatikan fakta di lapangan bahwa masih terdapat wilayah yang terisolasi, keterbatasan produksi logistik di kabupaten/kota terdampak, dan perlunya percepatan layanan publik serta administrasi pemerintahan.

Mualem menuturkan perpanjangan ini dalam rangka memastikan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta perbaikan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, merata, dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.

Mualem mengajak seluruh SKPA, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bekerja bersama mempercepat pemulihan Aceh agar sekolah, pemukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal.

"Saya juga menginstruksikan agar pemulihan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan, sehingga konektivitas masyarakat dapat kembali normal," ujarnya.

Mualem meminta kepada seluruh kepala daerah di Aceh untuk menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026, sebagai dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh secara lebih baik dan berketahanan.

"Kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak, kami menyampaikan empati dan dukungan penuh. Pemerintah akan terus hadir, bekerja, dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik-baiknya," kata Mualem.

Perpanjangan status tanggap darurat diharapkan mampu mempercepat pembersihan lingkungan, distribusi bantuan, serta pemulihan akses dan layanan publik agar aktivitas masyarakat Aceh dapat segera kembali normal.