Efisiensi Anggaran, Belanja Kementerian-Lembaga Tetap Melonjak

Harianjogja.com, JAKARTA—Meski pemerintah menerapkan efisiensi anggaran pada awal 2025, realisasi belanja kementerian/lembaga justru melonjak dan melampaui target APBN.

Pada awal tahun pemerintah menahan belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun sebagai bagian dari kebijakan efisiensi. Secara total, anggaran yang diblokir mencapai Rp306,69 triliun, termasuk efisiensi transfer ke daerah.

Namun pada Maret 2025, pemerintah membuka kembali sebagian blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun. Relaksasi tersebut dilakukan untuk menjamin keberlangsungan operasional dasar pemerintahan serta penyaluran bantuan sosial.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara belanja kementerian/lembaga (K/L) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melonjak menjadi Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target Rp1.160,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan peningkatan itu disebabkan oleh tambahan belanja maupun pergeseran belanja yang dijalankan sepanjang tahun anggaran.

“Jadi karena dua hal. Yang sifatnya pergeseran anggaran, itu menyesuaikan dengan prioritas, termasuk dari belanja non-K/L menjadi belanja K/L atau sebaliknya,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut Suahasil, belanja non-K/L umumnya memiliki cadangan anggaran yang bisa dialihkan sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, anggaran bencana salah satunya bisa diperoleh dari cadangan anggaran belanja non-K/L. “Kalau terjadi bencana maka anggarannya pindah menjadi belanja K/L,” ujarnya.

Secara rinci, realisasi sementara belanja K/L terdiri atas belanja barang Rp654,9 triliun, belanja modal Rp427,5 triliun, dan belanja bantuan sosial (bansos) Rp186,6 triliun.

Wamenkeu menambahkan, awal tahun anggaran 2025 pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang menahan belanja pemerintah, termasuk belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun.

Secara total, pemerintah memblokir anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang juga mencakup efisiensi transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Tiga bulan setelah penerapan efisiensi anggaran, tepatnya pada Maret 2025, pemerintah membuka sebagian blokir anggaran dengan nilai Rp206,4 triliun. Relaksasi pembukaan blokir ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan operasional dasar serta bansos.

Dengan relaksasi tersebut, beserta tambahan sejumlah belanja anggaran lain serta catatan belanja non-K/L senilai Rp1.102 triliun, realisasi sementara belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp2.602,3 triliun, setara 96,3 triliun dari target APBN Rp2.701,4 triliun.

“Jadi, kami berbelanja Rp100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun. Namun, kami juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah,” katanya.

Kebijakan efisiensi dan relaksasi anggaran dinilai menjadi instrumen pemerintah menjaga keseimbangan antara pengendalian fiskal dan keberlanjutan program prioritas.