Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Kawasan titik nol Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. ANTARA/Bagus Purwa/pri.
Harianjogja.com, JAKARTA—Proyek Tol Bawah Laut di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dilirik oleh Korea Selatan (Korsel). Hal ini diungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah. Dia menyebut saat ini proyek tol bawah laut itu masih dalam tahap feasibility study.
“Kan perlu di studi itu, tidak gampang,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Dia menjelaskan, pendalaman studi tersebut saat ini tengah dikerjakan bersama Korea Selatan. Pasalnya, saat ini Korsel menjadi salah satu negara yang telah memiliki tol bawah laut yang menghubungkan Boryeong, Chungcheong Selatan dengan Taean.
Seusai sukses membangun tol bawah laut di negerinya, Korsel kini disebut turut tertarik membangun tol bawah laut yang akan ada di IKN.
“Tol bawah laut IKN karena bertanggung jawab untuk cari [investor], kami terus komunikasi dengan Korea, Korea [selain kerja sama menggarap studi] juga tertarik [eksekusi],” ujarnya.
Selain bekerja sama melakukan riset pendalaman terkait tol bawah laut, Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan Korsel terkait dengan pembangunan IKN sebagai sebuah kota baru yang di desain sebagai smart city.
BACA JUGA: Pembangunan Gedung Parkir Pasar Godean Bakal Dimulai Januari 2025
“Kami komunikasi terus. Kita belajar dari banyak negara bagaimana membangun kota baru, Korea ada Sejong, kami juga melatih staf-staf kita juga tentang smart city,” katanya.
Sebelumnya, diinformasikan bahwa konstruksi terowongan tol bawah laut IKN bakal membutuhkan anggaran jumbo mencapai Rp11 triliun.
Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Wida Nurfaida, menjelaskan bahwa rencananya pembangunan immersed tunnel itu bakal menggandeng pemerintah Korea Selatan.
"Sedangkan untuk biaya tadi yang saya sampaikan perkiraan pembiayaan untuk penyelesaian immersed tunnel kurang lebih sekitar Rp11 triliun atau skitar US$682 juta," kata Wida dalam agenda Indonesia - Korea Technical Exchange Seminar & Business Network, di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Sementara itu, secara keseluruhan total panjang tol akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mencapai 88,54 kilometer (Km). Sedangkan, yang telah terbangun yakni sepanjang 67,65 Km.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Raja Juli Antoni mundur dari Sekjen PSI dan seluruh aktivitas partai agar fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan.
Kemenhub menyiapkan seluruh moda transportasi menghadapi Nataru 2026/2027 dengan proyeksi 127 juta pergerakan masyarakat.
MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan, produksi, dan perdagangan vape haram serta meminta pemerintah menyusun regulasi.
Pemerintah menargetkan 7,54 juta pekerja formal menerima insentif PPh 21 DTP pada 2027 untuk karyawan bergaji hingga Rp10 juta.
Pemkot Jogja mengusulkan Rp5 miliar dalam APBD 2027 untuk persiapan pembangunan PSEL Piyungan bersama Sleman dan Bantul.