Advertisement
Dari Mana Sumber Duit BLT Rp24,17 Triliun yang Bakal Dibagikan ke Masyarakat?
Seorang warga di Jawa Barat menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi Covid-19 - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menekankan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp24,17 triliun berasal dari dana bantuan sosial (bansos) bukan dari anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Untuk anggaran itu [Rp24,17 triliun], saya pastikan anggaran bansos, bukan dari anggaran subsidi BBM. Jadi memang anggaran subsidi itu sudah ada Rp502,4 triliun, itu bansos ada anggarannya sendiri," kata Isa dalam diskusi bersama wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).
Advertisement
Isa menuturkan, dana bansos senilai Rp24,17 triliun berasal dari tambahan anggaran sebesar Rp18,6 triliun dari DPR pada 19 Mei lalu dan cadangan lain sehingga total keseluruhan mencapai sekitar Rp22 triliun.
Kemudian, Rp2 triliun lainnya merupakan earmarking dari DAU (Dana ALokasi umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), sehingga total anggaran bansos untuk BLT yang akan diberikan dalam waktu dekat yakni Rp24,17 triliun.
BACA JUGA: Ferdy Sambo Bakal Kenakan Baju Tahanan Saat Rekonstruksi Kasus Brigadir J
"Itu sudah ada duitnya, jadi yang benar-benar keluar dari pemerintah pusat saya perkirakan sekitar Rp25 triliun. Rp18,6 triliun sudah ditambahkan waktu itu oleh DPR 19 Mei kita minta tambahan," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari ini, Senin (29/8/2022) mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan sejumlah bansos kepada masyarakat senilai total Rp24,17 triliun.
Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam keterangan pers hasil rapat Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun bantuan diberikan dalam bentuk BLT senilai Rp600.000 kepada 20,65 juta masyarakat miskin. Pemerintah juga akan memberikan bansos lainnya dalam bentuk bantuan bagi pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan dan pembayaran oleh pemerintah daerah ke sektor transportasi umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement
