Advertisement
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Walkot Jogja Haryadi Suyuti
Juru Bicara KPK Ali Fikri - Antara\\r\\n\\r\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan terhadap bekas Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS).
Haryadi Suyuti adalah tersangka penerima suap dalam kasus pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) milik Apartemen Royal Kedhaton.
Advertisement
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan masa penahanan Haryadi diperpanjang selama 30 hari kedepan. Penahanan diperpanjang sampai 31 Agustus 2022.
"Tim masih membutuhkan waktu untuk pengumpulan alat bukti sehingga kembali memperpanjang masa penahanan tersangka HS dkk," kata Ali Kamis (11/8/2022).
Selain Haryadi, KPK juga memperpanjang penahanan tersangka Nurwidhihartana dan Triyanto Budi Yuwono.
Selain itu, KPK juga sudah menyerahkan berkas perkara VP Real Estate PT Summarecon Agung (SMRA) Oon Nushihono ke Pengadilan Negeri Tipikor.
BACA JUGA: Soal Motif Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J dan Bocoran yang Pernah Diungkap ke Publik
"Hari ini (11/8/2022) Tim Jaksa telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Terdakwa Oon Nusihono ke Pengadilan Tipikor pada PN Yogyakarta," kata Ali.
Dalam perkara ini, KPK menjerat Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka penerima suap perizinan apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta.
Sementara itu, Direktur PT Java Orient Property Dandan Jaya Kartika dan VP Real Estate SMRA Oon Nushihono ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.
Haryadi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, Oon dan Dandan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Massa Bakar Sejumlah Mobil di Kantor Gubernur Jateng
Pagar Gedung DPR Dijebol, Demonstran Merangsek Masuk
JK Ajak Semua Pihak Menahan Diri dan Jaga Situasi Bangsa
Demonstran Bakar Bangunan Aset MPR RI di Bandung
Advertisement
Ini Sopir Rantis Brimob yang Lindas Ojol Affan
Ini Identitas 7 Anggota Brimob yang Melindas Ojol Affan Kurniawan
Anggota TNI Redam Amarah Demonstran di Gedung DPR
Ahmad Sahroni Diganti dari Jabatan di DPR, Ini Rekam Jejaknya
Advertisement
Ribuan Mahasiswa BEM UI Menuju Polda Metro Jaya
Budi Gunawan Pastikan Kasus Meninggalnya Affan Kurniawan Diinvestigasi
Presiden Sebut Pemerintah Akan Menjamin Kehidupan Keluarga Affan Kurniawan
Antisipasi Massa Demo ke Jakarta, Polresta Tangerang Siaga di Perbatasan
Prabowo Ingatkan Warga Tak Terprovokasi Kelompok Pemicu Huru-Hara
Advertisement
Represi Aparat dan Gagalnya Transformasi Polri di Tengah Bebalnya Elite Politik
Berita Pilihan
Advertisement
Tiba di Mapolda, Sultan HB X Langsung Gelar Rapat dengan Kapolda DIY
Advertisement
Kebun Bunga Lor JEC Jadi Destinasi Wisata Baru di Banguntapan Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Mobil Rantis Tabrak Ojol, Tujuh Anggota Satbrimob Diperiksa
- Kompolnas Kawal Tuntas Kasus Kematian Ojol Dilindas Rantis Brimob
- Ribuan Massa dan Ojol Kepung Kawasan Mako Brimob Kwitang hingga Dini Hari
- Polisi Berseragam Antiteror Masih Jaga Ketat Mako Brimob Kwitang
- Tersangka Korupsi Kredit LPEI Hendarto Gunakan Rp150 M untuk Berjudi
- Polri Bakal Dapat Anggaran dari APBN Senilai Rp145,6 Triliun
- KPK Duga Kerabat Immanuel Ebenezer Pindahkan Mobil dari Rumah Dinas
Advertisement
Advertisement
