Advertisement
Komite Penanganan Covid-19 Berakhir Tahun Depan, Bagaimana Nasib Kartu Prakerja?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah resmi menghentikan kerja Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada tahun depan. Lalu pertanyaannya, bagaimana nasib program-program sosial yang selama ini menjadi bagian dari kerja komite tersebut, yakni salah satunya adalah Kartu Prakerja.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso memastikan program Kartu Prakerja akan tetap berlanjut meskipun Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan dihentikan pada 2023.
Advertisement
"Jadi bukan berarti KPCPEN tidak ada kemudian program-program memperkuat daya beli masyarakat, bansos, dan sebagainya enggak ada. Tetap ada, nanti jadi program reguler di masing-masing kementerian/lembaganya," kata Susiwijono, Jumat (10/6/2022).
BACA JUGA: Pertamina Bukukan Laba Bersih Rp29,69 Triliun
Dia menjelaskan, Kartu Prakerja merupakan program reguler yang dimulai pada awal 2020. Namun, saat akan dimulai, muncul pandemi Covid-19 sehingga program tersebut digeser menjadi semi bansos (bantuan sosial).
"Tadinya gini. Prakerja itu kan dimulai di awal 2020, begitu mau mulai ternyata kena pandemi sehingga shifting diganti menjadi semibansos," jelas dia.
Nantinya saat kasus pandemi Covid-19 melandai, Kartu Prakerja akan kembali ke program reguler dengan tujuan utama skilling, reskilling, dan upskilling tenaga kerja Indonesia.
BACA JUGA: Airlangga Hartarto Sebut Sinergi GCRG dan G20 untuk Memastikan Tidak Ada Negara Tertinggal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI pada Senin (6/6/2022) lalu menyampaikan, KPC PEN akan dibubarkan pada 2023 dan dilanjutkan dengan Global Crisis Response Group (GCRG).
Sebagaimana diketahui, selama masa pandemi, pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat melalui program PEN, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program bansos tersebut antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, BLT Dana Desa, hingga Kartu Prakerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement