Advertisement
Komite Penanganan Covid-19 Berakhir Tahun Depan, Bagaimana Nasib Kartu Prakerja?
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah resmi menghentikan kerja Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada tahun depan. Lalu pertanyaannya, bagaimana nasib program-program sosial yang selama ini menjadi bagian dari kerja komite tersebut, yakni salah satunya adalah Kartu Prakerja.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso memastikan program Kartu Prakerja akan tetap berlanjut meskipun Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) akan dihentikan pada 2023.
Advertisement
"Jadi bukan berarti KPCPEN tidak ada kemudian program-program memperkuat daya beli masyarakat, bansos, dan sebagainya enggak ada. Tetap ada, nanti jadi program reguler di masing-masing kementerian/lembaganya," kata Susiwijono, Jumat (10/6/2022).
BACA JUGA: Pertamina Bukukan Laba Bersih Rp29,69 Triliun
Dia menjelaskan, Kartu Prakerja merupakan program reguler yang dimulai pada awal 2020. Namun, saat akan dimulai, muncul pandemi Covid-19 sehingga program tersebut digeser menjadi semi bansos (bantuan sosial).
"Tadinya gini. Prakerja itu kan dimulai di awal 2020, begitu mau mulai ternyata kena pandemi sehingga shifting diganti menjadi semibansos," jelas dia.
Nantinya saat kasus pandemi Covid-19 melandai, Kartu Prakerja akan kembali ke program reguler dengan tujuan utama skilling, reskilling, dan upskilling tenaga kerja Indonesia.
BACA JUGA: Airlangga Hartarto Sebut Sinergi GCRG dan G20 untuk Memastikan Tidak Ada Negara Tertinggal
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI pada Senin (6/6/2022) lalu menyampaikan, KPC PEN akan dibubarkan pada 2023 dan dilanjutkan dengan Global Crisis Response Group (GCRG).
Sebagaimana diketahui, selama masa pandemi, pemerintah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat melalui program PEN, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program bansos tersebut antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, BLT Dana Desa, hingga Kartu Prakerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Siswa SMK Korban Penembakan Polisi di Semarang Diperbolehkan Pulang dari Rumah Sakit
3 Siswa SMKN 4 Semarang yang Jadi Korban Penembakan Aktif di Sekolah
Advertisement
Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Tom Lembong, Begini Penjelasannya
Kasus Korupsi KTP Elektronik, KPK Panggil Mantan Anggota DPR Teguh Juwarno
Inaplas Sebut Ekonomi Sirkular Bisa Jadi Solusi Sampah Plastik
Menteri Agama Nasaruddin Umar Laporkan Barang Gratifikasi ke KPK
Advertisement
Hari Ini Kejagung Kembali Periksa 5 Saksi dalam Kasus Impor Gula di Kemendag
Belasan Terdakwa Pungli Rutan KPK Dituntut hingga Enam Tahun Penjara
Advertisement
Berita Pilihan
- Rem Blong, Truk Tronton Sejumlah Kendaraan di Slipi, Satu Orang Meninggal Dunia
- Supriyani, Guru Honorer yang Dituduh Memukul Anak Polisi Divonis Bebas
- Walhi Minta Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Jadi Momentum Berantas Penjahat Lingkungan
- KPK Sebut OTT di Bengkulu Terkait Pungutan Pendanaan Pilkada
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
Advertisement
Jelang Hari Pencoblosan Pilkada Sleman, Rumah Harda Kiswaya Terus Ramai Didatangi Masyarakat
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Viral, Siswa SMKN di Semarang Meninggal Dunia Diduga Ditembak Polisi
- Transfer Tahanan Mary Jane, Menteri Supratman Sebut Prabowo Sudah Berikan Lampu Hijau
- Dugaan Politik Uang di Sleman, Pakar Hukum Minta Bawaslu Bertindak
- Kasus Korupsi Proyek Jalur Kereta Api, Negara Rugi Rp562,51 Miliar
- Tersangka Judi Online Komdigi Dituding Keluarga Megawati, Begini Klarifikasi dari PDIP
- Kementerian Perhubungan Mulai Mengecek Kelaikan Penerbangan Menjelang Natal dan Tahun Baru
- Kementerian BUMN Targetkan Kenaikan Deviden BUMN di Tahun 2025 Sebesar Rp90 Triliun
Advertisement
Advertisement
