Advertisement
Airlangga Hartarto Sebut Sinergi GCRG dan G20 untuk Memastikan Tidak Ada Negara Tertinggal

Advertisement
JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah berkomitmen mendorong anggota G20 untuk bekerja sama menyeimbangkan kepentingan di seluruh keanggotaan yang beragam.
Airlangga menyampaikan, semangat ini dibawa Indonesia dalam forum G20 maupun Presiden Joko Widodo di Global Crisis Response Group (GCRG) sebagai perwakilan Presidensi G20.
Advertisement
“Indonesia sebagai Presidensi G20 berkomitmen menyeimbangkan kepentingan di seluruh anggota untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” tutur Airlangga dalam keterangan, Jumat (10/6/2022).
Pembentukan GCRG sendiri untuk mengadvokasi dan memfasilitasi konsensus global terhadap aksi-aksi untuk menghindari, memitigasi, dan merespons dampak krisis.
Ada sejumlah krisis yang saat ini mengancam negara-negara di dunia terutama mereka yang masih rentan. Mulai dari krisis pangan, energi, dan keuangan, sebagai akibat pandemi Covid-19 dan perang Ukraina-Rusia.
Meski dipercaya untuk berfokus pada solusi keuangan, Indonesia tetap membuka diri untuk ikut menyampaikan masukan, saran, dan rekomendasi terkait krisis pangan dan energi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Sherpa GCRG menuturkan, PBB mengharapkan peranan penting Indonesia sebagai Presidensi G20.
Menurutnya, GCRG dan G20 diharapkan dapat berkolaborasi untuk memastikan ketahanan pangan dan nutrisi global yang berkelanjutan. G20 juga perlu menyelaraskan agenda transisi energi yang mendukung upaya pencapaian SDGs, memastikan akses energi yang berkelanjutan, handal dan terjangkau dan mendorong kemudahan akses pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang.
“Sinergi G20 dan GCRG juga perlu diupayakan dalam kebijakan keuangan dan moneter global terutama untuk membantu negara-negara yang menghadapi hutang,” kata Sesmenko Susiwijono.
Ia menambahkan, sesuai arahan Menko Airlangga, Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 menekankan kolaborasi dengan negara maju dan berkembang. Kolaborasi ini untuk menjawab berbagai krisis, termasuk pangan, energi, dan keuangan, serta melakukan sinkronisasi dan sinergi concrete deliverables dengan inisiatif yang dibangun negara GCRG.
Pemerintah Indonesia akan mengamplifikasi peran aktif dan kepercayaan pada tingkat global ini di forum GCRG dan mengaitkannya dengan pembahasan pada forum G20.
Sesmenko mengaku, Sherpa GCRG Indonesia akan membangun komunikasi intensif dengan para negara anggota GCRG dan G20 karena pembahasan harus difokuskan pada langkah konkrit, tepat, dan cepat untuk mengatasi krisis.
“Tidak hanya krisis karena perang Ukraina-Rusia, namun juga krisis karena efek pandemi Covid-19. Selain itu, Sherpa GCRG Indonesia juga akan mengedepankan aspek kemanusiaan dalam perang Ukraina-Rusia yang masih berlangsung hingga saat ini,” ujar Susiwijono. (**)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polri Jalankan Operasi Besar untuk Memberantas Preman
- Jika Pakai Jalan Penyelesaian di Luar Hukum, Pelaku Kekerasan Seksual Harus Direhabilitasi Psikologis
- Imigrasi Medan Gagalkan Enam WNI Ilegal yang Hendak Bekerja ke Kamboja
- Polisi Bongkar Komplotan Pengoplos Gas Melon di Karawang dan Semarang
- Dua Kapal Wisata tenggelam di China, Tiga Orang Tewas dan 14 Hilang
Advertisement

Mafia Tanah di Kasus Bryan Bantul Lebih Ekstrem, Diduga Ada Pemalsuan Tanda Tangan
Advertisement

Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Kritik Rencana Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto
- Survei: 98 Persen Masyarakat Indonesia Percaya Adanya Perubahan Iklim
- Jaksa Agung Ungkap Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp26 Triliun dari Perdata dan TUN
- KPK Panggil 2 Saksi Terkait Korupdi Jual Beli Gas BUMN PGN
- Sempat Ajukan Pengunduran Diri, Hasan Nasbi Kembali Bekerja di Kantor Komunikasi Kepresidenan
- Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Minyak Mentah
- KPK Usut Dugaan Korupsi ASDP Rugikan Negara Rp893 Miliar, Hadirkan Penilai Publik sebagai Saksi
Advertisement