Jokowi dalam Bayang-Bayang Kutukan Periode Kedua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Pasar Pelayanan Publik di Banyuwangi, Kamis (25/6/2020). - Ist/dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
09 Desember 2021 08:07 WIB Kurniawan News Share :

Harianjogja.com, SOLO—Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan agar hati-hati terhadap kutukan periode kedua atau dikenal dengan second term curse yang biasa terjadi dalam kepemimpinan atau presiden di Amerika.

Peringatan itu dilontarkan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, saat menjadi pembicara dalam Webinar Virtual Outlook Ekonomi 2022 dengan tema Penguatan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan pada Rabu (8/12/2021).

BACA JUGA: Siap-siap! Masuk Jogja saat Nataru Bakal Ada Pemeriksaan di Perbatasan

Walau semua indikator kinerja pemerintahan terlihat cukup baik beberapa bulan terakhir, menurut dia Jokowi tetap harus waspada. Berdasarkan pengalaman di Amerika, dari 11 presiden petahana hanya tiga orang yang mampu menunjukkan kinerja yang baik di bidang perekonomiannya.

“Kalau kita melihat pengalaman Amerika, ada yang disebut dengan second term curse, atau kutukan periode kedua. Di Amerika, hanya tiga dari 11 presiden incumbent sejak tahun 1950-an, yang bagus performa ekonominya. Sebagian besar presiden petahana di periode kedua performa ekonominya memburuk,” ujar dia.

Burhanudin menjelaskan fenomena itu menurut para ilmuwan politik dikarenakan tak adanya insentif yang diperoleh sang presiden petahana di periode keduanya. Sebaik atau sekurang apa pun kinerja mereka, tetap saja mereka tidak bisa mencalonkan kembali dalam pilpres berikutnya.

“Jadi kinerjanya jauh lebih nglokro kalau kata orang Jawa. Nah sebagian besar presiden di periode pertama bagus karena ada insentif masih bisa maju lagi. Ini harus diwaspadai oleh Jokowi karena beliau tidak bisa maju lagi tahun 2024. Harus ada insentif supaya Jokowi habis-habisan. Apa itu? legacy baik,” kata dia.

Burhanudin mengatakan legacy baik Jokowi bisa dilakukan dengan membuat kebijakan yang tidak populer, tapi baik untuk rakyat. Diibaratkan sebagai jamu yang terasa tidak enak saat diminum, tapi fungsinya menyehatkan tubuh. Langkah itu menurut dia harus dilakukan Jokowi sebelum tahun politik yaitu 2023.

Sebab bila sudah masuk tahun 2023 semua elite dan tokoh parpol, termasuk yang berada di lingkaran kekuasaan, akan sibuk dengan agenda masing-masing. Di sisi lain Burhanudin mengungkapkan hasil survei baru-baru ini. Dalam dua survei terakhir ternyata tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi meningkat tajam.

“Dalam dua  survei terakhir mengalami peningkatan 13 poin, bahkan inilah peningkatan paling tinggi dalam tujuh tahun terakhir,” kata dia.

BACA JUGA: Kabar Baik, Herd Immunity dari Covid-19 Sudah Terbentuk di DIY

Penyebab tingginya tingkat kepuasan publik menurut Burhanudin karena kebijakan dalam penanganan pandemi yang dinilai berhasil, dan menggeliatnya ekonomi nasional.

“Yang ingin saya katakan, tingginya approval rating presiden ini mengkonfirmasi stabilitas di tingkat elit, misalnya elit stabil, tapi masa tidak puas itu sumber instabilitas politik. Nah yang sekarang kita saksikan, tingkat elit stabil, bawah juga approval nya naik. Lalu apa masalahnya? Itu masalah ekonomi memang,” urai dia.

Dalam beberapa waktu terakhir orang yang menilai kondisi ekonomi memburuk turun secara luar biasa. Fenomena itu dinilai yang menjadi sumber approval rating Jokowi naik, terutama dalam empat bulan terakhir, ketika ekonomi mulai bergerak. Dugaan itu dikonfirmasi data pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber : JIBI/Solopos