Wamen BUMN: Utang Membesar, Garuda Indonesia Sudah di Ujung Tanduk

Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggambarkan kondisi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) yang sudah di ujung tanduk lantaran dibebani oleh setumpuk hutang dan ekuitas negatif mencapai US$2,5 miliar atau sekitar Rp35 triliun (kurs Rp14.000 per US$).

Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo menjelaskan dalam menghadapi beban berat yang ditanggung oleh Garuda, pihaknya tetap mengupayakan penyelamatan dan negosiasi bersama para lessor dan kreditur melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

BACA JUGA : Terungkap! Garuda Indonesia Rugi Rp35 Miliar per Bulan

Di sisi lain, dia tak menampik adanya upaya lain yang tengah dipersiapkan untuk mengantisipasi apabila rencana tersebut tak membuahkan hasil.

Terlebih, Tiko, sapaan akrabnya, juga menyadari keuangan maskapai pelat merah tersebut semakin tertekan dengan adanya pandemi Covid-19.

“Memang kondisi Garuda di ujung tanduk. Dengan utang yang demikian besar, ekuitas negatif yang US$2,5 miliar dan pembatasan pergerakan. serta tidak adanya arus wisatawan masuk Indonesia, ini perfect storm buat Garuda,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/10/2021).

Tiko pun membenarkan rencana yang telah disiapkan oleh Kementerian BUMN dalam mempersiapkan PT Pelita Air Service (PAS) sebagai maskapai berjadwal nasional menggantikan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).

"Benar [Pelita dipersiapkan menjadi pengganti Garuda] karena kalau recovery penumpang udara meningkat, akan terjadi shortage serius jumlah pesawat di Indonesia. Ini karena banyak sekali pesawat yang digrounded oleh lessor,” ujarnya.

Sementara itu, PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) fokus melakukan restrukturisasi di tengah berhembusnya kabar bakal digantikan layanan berjadwalnya oleh Pelita Airlines Service (PAS).

BACA JUGA : Penyebab Chairul Tanjung Rugi Rp11,2 Triliun di Garuda

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyerahkan segala opsi dan keputusan terhadap nasib Garuda ke depan, kepada pemegang saham mayoritas, yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Termasuk wacana peluang untuk menutup Garuda dan menggantikan layanannya dengan Pelita.

Irfan menilai Kementerian BUMN sebagai pihak yang dapat melihat berbagai kemungkinan melalui perspektif yang lebih luas atas berbagai opsi-terkait langkah pemulihan kinerja perseroan.

"Adapun fokus utama kami di Garuda Indonesia saat ini adalah untuk terus melakukan langkah akseleratif pemulihan kinerja yang utamanya dilakukan melalui program restrukturisasi menyeluruh yang tengah kami rampungkan," ujarnya.

Irfan menjelaskan upaya tersebut secara intensif dilakukan melalui berbagai upaya langkah penunjang perbaikan kinerja Garuda Indonesia secara fundamental. Khususnya dari basis operasional penerbangan.

"Kami optimistis dengan sinyal positif industri penerbangan nasional di tengah situasi pandemi yang mulai terkendali serta dibukanya sektor pariwisata unggulan Indonesia, menjadi momentum penting dalam langkah langkah perbaikan kinerja yang saat ini terus kami optimalkan bersama seluruh stakeholders terkait," imbuhnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia