Pemerintah Evaluasi PPKM Tak Pakai Indikator Angka Kematian, Ahli: Sangat Berbahaya!

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat melakukan konferensi pers evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali, Sabtu (17/7/2021). - zoom meeting
10 Agustus 2021 20:27 WIB Mutiara Nabila News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa dan Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dalam evaluasi PPKM angka kematian tidak digunakan sebagai indikator penanganan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan bahwa dampaknya akan sangat serius. Masyarakat dan pemerintah akan menjadi buta situasi.

Pasalnya, indikator kematian adalah wajib dalam memantau pandemi. Dicky menjelaskan dalam penanganan andemi ada indikator awal, yaitu adalah kasus harian, positivity rate, reproduksi virus. Kemudian ada indikator akhir, yaitu tingkat bed occupancy rate, keterisian ICU, juga kematian.

“Kematian adalah indikator valid untuk melihat derajat keparahan situasi wabah. Kalau banyak berarti parah banget. Di awal untuk menilai ya pakai positivity rate, kalau akhir pakai kematian. Ini wajib ada, kalau tidak ada ya kita kehilangan, seperti mobil kehilangan kaca spion. Saya nggak bisa melihat ke belakang, dan itu bahaya banget,” kata Dicky kepada Bisnis, Selasa (10/8/2021).

Dicky juga menjelaskan bahwa selama ini tidak hanya angka kematian yang pencatatan datanya kurang maksimal dan banyak yang tak terdeteksi. Hal itu baiknya tidak menjadi alasan untuk menghilangkan data kematian sebagai indikator.

“Ini juga berpengaruh ketika menyusun strategi kita tidak punya data yang benar. Karena di negara maju, satu kematian saja itu bisa jadi kasus. Kenapa dia bisa mati. Informasi yang bisa digali jadi strategi perbaikan, kalau [datanya] tidak ada berpengaruh pada kualitas pengendalian pandemi,” kata Dicky.

BACA JUGA: Sebelum Gratiskan Oksigen Generator, Pemkab Bantul Akan Gelar Uji Coba

Jika alasan dihilangkan karena pencatatannya tidak bisa real time, banyak pula data yang demikian, seperti data tes harian yang belum sesuai skala penduduk, dan lainnya yang masih banyak kurangnya.

“Jadi bukan jadi alasan untuk dihilangkan. Data kalau ada masalah kan bukan dihindari, tapi diperbaiki. Ini kan sudah 1,5 tahun pandemi. Apalagi yang dihilangkan data kematian itu penting sekali,” tegasnya.

Dicky menjelaskan bahwa dalam penanganan penyakit, tak perlu sampai tingkat wabah, penyakit yang tidak menular pun kematian jadi indikator kunci, bagaimana strategi yang dilakukan sudah tepat atau belum.

“Kalau nggak ada jadi misleading strateginya, misekspektasi dan misinterpretasi,” jelasnya.

Ketiadaan data juga akan menyangkut transparansi. Dicky menegaskan bahwa tidak transparannya data bisa menempatkan Indonesia di posisi bawah dan menurunkan tingkat kepercayaan global. Hal ini akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi dan akan sangat berbahaya.

“Jadi data tidak real time itu tidak harusnya jadi menjadi permasalahan sampai harus hilang. Karena kita tetap memerlukan, kan bisa pakai data pergerakan 7 hari. Bahkan untuk bicara pelonggaran atau pengetatan daerah, indikator utamanya kan positivity rate yang bisa dilihat berdasarkan tren, apakah menurun dalam sepekan atau dua pekan terakhir. Nggak usah sampai 5 persen lah, itu bisa. Kalau kematian ya tetap perlu untuk menentukan derajat keparahan,” paparnya.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi PPKM masa sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan indikator kematian dari penilaian.

“Karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” ujarnya.

Sebagai solusi, sambung Luhut, pemerintah tengah bekerja keras untuk melakukan harmonisasi data dan perbaikan Sistem Informasi Pelacakan atau Silacak.

Sumber : Bisnis.com