Advertisement
Pakar Minta PPKM Tertentu Dipermanenkan
Advertisement
Harianjogja.com, KUPANG - Penanganan Covid-19 dinilai tidak akan efektif jika pemerintah tidak konsisten menerapkan pengetatan.
Mestinya, ada aturan-aturan tertentu terkaitĀ Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diatur secara permanen. Dengan konsisten tersebut maka pencegahan penularan Covid-19 bisa lebih efektif.
Advertisement
Hal itu disampaikan pakar hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Johanes Tuba Helan.
Dia mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tertentu perlu diatur secara permanen walaupun jumlah kasus Covid-19 menurun.
Aturan permanen ini perlu dan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia, agar pencegahan penyebaran Covid-19 dapat dilakukan secara terukur dan lebih terarah, kata Johanes Tuba Helan, di Kupang, Sabtu (3/7/2021).
Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan keputusan Pemerintah menerapkan PPKM Darurat mulai 3 sampai 20 Juli 2021 khusus di Pulau Jawa dan Bali.
"Para ahli virus telah menyatakan bahwa Corona tidak akan hilang dari muka bumi, maka seharusnya kegiatan tertentu seperti pesta, kerumunan di tempat keramaian, wisata, dan lain-lain dibatasi secara permanen walaupun jumlah kasus menurun," kata Johanes.
Dia menegaskan peraturan yang tidak konsisten tidak akan memberikan hasil yang memuaskan.
"Kalau sekarang penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 maju mundur. Ketat, longgar, ketat, longgar tidak akan berhasil mencegah penularan Covid-19," ujarnya.
Bayangkan, ujarnya, seorang lurah datang di tempat pesta yang dihadiri ratusan orang, memberikan sambutan dan mengimbau undangan untuk taat protokol kesehatan.
Padahal, di depan mata, dia sendiri menyaksikan orang melanggar protokol kesehatan.
"Seharusnya, lurah membubarkan masa di pesta. Tapi semua ini dianggap biasa saja. Kalau penangannya seperti ini, kapan selesainya," katanya lagi.
Karena itu, penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 perlu diatur secara permanen, agar lebih tegas dan terukur serta lebih terarah.
Artinya, dibutuhkan penerapan kebijakan yang ketat dan bertarget penurunan penyebaran Covid-19 sampai waktu tertentu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Alasan Gerindra Bantul Belum Buka Pendaftaran Penjaringan Pilkada
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement