Advertisement
Apa yang Salah dengan Impor Beras? Begini Penjelasan Erick Thohir

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menilai impor beras adalah masalah yang terkait dengan kebijakan dan kondisi belum adanya program satu data nasional.
"Itu yang salah [impor beras]. Itu yang harus kita ubah. Bukan [kualitas], tapi karena kebijakan. Antara impor dan produksi tidak pernah dijadikan satu titik," ujar Erick dalam wawancara di salah satu media sosial dengan Deddy Corbuzier di Jakarta, Selasa (1/6/2021).
Advertisement
Menurut Erick, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, bahwa data di Indonesia tidak pernah menjadi satu. Dengan demikian program satu data nasional harus terwujud.
BACA JUGA : Pemerintah Hobi Impor Beras, Petani di Sleman Merana
"Kalau program ini tidak diwujudkan, semuanya akan menjadi tidak jelas atau grey area," kata Menteri BUMN tersebut.
Erick mencontohkan soal pupuk yang mana saat ini sekitar 53 persen atau 57 persen pupuk itu sudah nonsubsidi. Hanya 43 persen atau 47 persen pupuk yang subsidi.
Namun, subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp19 triliun naik menjadi Rp33 triliun. Secara teori, kata Menteri BUMN itu, kalau pasarnya menyusut, maka subsidi harusnya semakin kecil.
"Dengan digitalisasi, dengan satu data nasional ini kesempatan bagi Indonesia. Ini yang harus kita perbaiki. Dan waktunya tidak panjang, kalau dalam 3-5 tahun ke depan kita tidak mengubah hal tersebut, terlambat kita," ujar Erick Thohir.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Keberadaan aturan data ini bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.
BACA JUGA : Mahasiswa di Jogja Gelar Demonstrasi Tolak Beras Impor
Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut Satu Data Indonesia (SDI) juga akan mendukung upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Covid-19 pada 2021.
Alasannya, SDI merupakan kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
- Hamas Sambut Baik Rencana Gencatan Senjata dengan Israel
Advertisement
Advertisement