Advertisement
Apa yang Salah dengan Impor Beras? Begini Penjelasan Erick Thohir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menilai impor beras adalah masalah yang terkait dengan kebijakan dan kondisi belum adanya program satu data nasional.
"Itu yang salah [impor beras]. Itu yang harus kita ubah. Bukan [kualitas], tapi karena kebijakan. Antara impor dan produksi tidak pernah dijadikan satu titik," ujar Erick dalam wawancara di salah satu media sosial dengan Deddy Corbuzier di Jakarta, Selasa (1/6/2021).
Advertisement
Menurut Erick, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, bahwa data di Indonesia tidak pernah menjadi satu. Dengan demikian program satu data nasional harus terwujud.
BACA JUGA : Pemerintah Hobi Impor Beras, Petani di Sleman Merana
"Kalau program ini tidak diwujudkan, semuanya akan menjadi tidak jelas atau grey area," kata Menteri BUMN tersebut.
Erick mencontohkan soal pupuk yang mana saat ini sekitar 53 persen atau 57 persen pupuk itu sudah nonsubsidi. Hanya 43 persen atau 47 persen pupuk yang subsidi.
Namun, subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp19 triliun naik menjadi Rp33 triliun. Secara teori, kata Menteri BUMN itu, kalau pasarnya menyusut, maka subsidi harusnya semakin kecil.
"Dengan digitalisasi, dengan satu data nasional ini kesempatan bagi Indonesia. Ini yang harus kita perbaiki. Dan waktunya tidak panjang, kalau dalam 3-5 tahun ke depan kita tidak mengubah hal tersebut, terlambat kita," ujar Erick Thohir.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Keberadaan aturan data ini bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.
BACA JUGA : Mahasiswa di Jogja Gelar Demonstrasi Tolak Beras Impor
Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut Satu Data Indonesia (SDI) juga akan mendukung upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Covid-19 pada 2021.
Alasannya, SDI merupakan kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
- Tol Jogja Solo Dilewati 109 Ribu Kendaraan Selama Libur Lebaran 2024
- Megawati Ajukan Diri Sebagai Amicus Curiae di Sidang Sengketa Pilpres, Ini Artinya
- Iran Serang Israel, Amerika Serikat Bakal Pangkas Kuota Ekspor Minyak
- Konflik di Timur Tengah, Qatar Minta Arab Saudi Meredam Situasi
Advertisement
Stok Darah dan Jadwal Donor Darah di Wilayah DIY Kamis 18 April 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Konflik di Timur Tengah, Qatar Minta Arab Saudi Meredam Situasi
- Potensi Zakat di Jateng Capai Rp3,1 Triliun, Berperan Penting Dukung Program Pemerintah
- Iran Serang Israel, Amerika Serikat Bakal Pangkas Kuota Ekspor Minyak
- Tradisi Lebaran Pekalongan, Airnav: 15 Balon Udara Liar Dilaporkan oleh Pilot
- Curah Hujan Naik Dua Kali Lipat, Kota Gurun Dubai Dilanda Banjir Besar
- Pendeta Gilbert Dilaporkan Polisi karena Dugaan Penistaan Agama, Begini Kata Polisi
- Megawati Ajukan Diri Sebagai Amicus Curiae di Sidang Sengketa Pilpres, Ini Artinya
Advertisement
Advertisement