Advertisement
Teten Masduki: Larangan 13 Produk Asing di Shopee Tanpa Paksaan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Shopee Indonesia telah bersepakat dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki untuk melarang masuknya 13 kategori produk asing untuk pasar tanah air. Kedua belah pihak satu suara bahwa tidak ada paksaan di balik keputusan ini.
"Memang ini bukan paksaan," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam konferensi pers virtual bersama Shopee pada Selasa, 18 Mei 2021.
Advertisement
BACA JUGA : Menteri Teten Disindir Presiden karena Gantungan Baju
Menurut Teten, ini semacam kesepahaman bersama di antara keduanya untuk memajukan UMKM lokal yang sudah memproduksi 13 kategori barang tersebut. Teten pun yakin larangan ini tidak akan menganggu bisnis Shopee.
Di satu sisi, kata dia, produk yang dijual di Shopee semakin banyak dan sudah menuju ekspor. Di sisi lain, barang-barang yang memang tidak ada di tanah air juga masih bisa diakses konsumen. "Jadi secara bisnis, ini bisa saling melengkapi," kata dia.
Setali tiga uang, Executive Director Shopee Indonesia Handika Wighuna Jahja menyebut keputusan ini adalah hasil kolaborasi kedua pihak. "Bisa dibilang ini bukan paksaan pastinya," kata dia.
Sebab, Shopee selama ini juga terus mendukung produk UMKM lokal. Ini adalah bagian dari strategi Shopee untuk membuat UMKM lokal bisa terus bersaing, tak hanya untuk pasar dalam negeri, tapi juga ekspor.
BACA JUGA : Vaksinasi Pelaku UMKM Bisa Geliatkan Perekonomian
Contohnya, Shopee sudah membuka pasar Brasil. Ini adalah bagian dari rencana Shopee mewujudkan 500.000 eksportir di tahun 2030. "Jadi jangan kaget nanti di Rio de Janeiro [Brasil], pada pakai batik dari Indonesia," kata dia.
Adapun rincian produk tersebut yaitu mulai dari hijab, atasan muslim perempuan, bawahan muslim perempuan, atas muslim pria, dan bawahan muslim pria. Selanjutnya, outwear muslim, mukena, pakaian muslim, pakaian muslim anak, aksesoris muslim, alat-alat solat, batik, dan kebaya.
Teten Masduki menyebut potensi penyelamatan produk UMKM dengan larangan ini mencapai sekitar Rp 300 triliun per tahun. Angka ini, kata dia, meliputi industri fashion muslim yang nilainya mencapai Rp 280 triliun per tahun dan industri batik Rp 4,89 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
- Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement

Manunggal Fair Kulonprogo Targetkan 100 Ribu Pengunjung Tahun Ini
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
Advertisement
Advertisement